Penerapan Kartu Jakarta One Pakai Skema Multi Bank

Penerapan kartu Jakarta One atau kartu multifungsi transaksi nontunai bagi warga Jakarta dipastikan melibatkan multi bank setelah sebelumnya hanya menunjuk Bank DKI.
Miftahul Khoer
Miftahul Khoer - Bisnis.com 21 April 2017  |  19:48 WIB
Penerapan Kartu Jakarta One Pakai Skema Multi Bank
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Penerapan kartu Jakarta One atau kartu multifungsi transaksi nontunai bagi warga Jakarta dipastikan melibatkan multi bank setelah sebelumnya hanya menunjuk Bank DKI.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi mengatakan selaku operator Jakarta One pihaknya mengatakan saat ini nama-nama bank yang akan menjadi partner masih digodok.

"Kami masih belum memastikan bank mana saja yang akan ikut, tetapi prinsipnya adalah saat ini arahan untuk bagaimana punya sistem infrastruktur yang open," paparnya, Jumat (21/4/2017).

Dia mengatakan kartu Jakarta One diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh warga Jakarta dengan tidak menggunakan uang tunai sehingga memudahkan transaksi pembayaran apapun.

Pada 2016 lalu, Pemprov DKI dan Bank Indonesia melakukan soft launching Jakarta One dengan menunjuk Bank DKI sebagai bank partner penerapan kartu tersebut.

Namun, Pemprov DKI akhirnya menyadari penunjukan satu bank dalam penerapan kartu Jakarta One tersebut dinilai sebagai aksi monopoli, sehingga untuk tahun ini akan menggandeng beberapa pihak perbankan swasta dan pemerintah.

Satya berharap pihaknya bisa meresmikan kartu Jakarta One tersebut dalam waktu dekat setelah persoalan teknis rampung. Saat ini Pemprov DKI dan Bank Indonesia tengah mematangkan penerapan kartu sakti tersebut.

Kartu Jakarta One sendiri, kata dia, bisa digunakan oleh warga Jakarta untuk transaksi bermacama pembayaran mulai dari akses transportasi ke Transjakarta, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan lainnya.

Adapun, untuk anggaran, kartu Jakarta One diperkirakan akan menelan anggaran mencapai Rp168 miliar khusus untuk pengadaan aneka fasilitas, data dan sistem teknologi informasinya.

"Intinya untuk saat ini kami mematangkan blue printnya dulu seperti apa. Dan untuk siapa yang memimpin saat ini memang harus ada wali amanat dulu karena ini kan menyangkut masyarakat banyak," paparnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kartu jakarta pintar

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top