Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak emosional menyampaikan argumentasi penolakan.
Luhut mengatakan argumentasi penolakan harus berdasarkan kajian.
Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya pulau reklamasi akan dijadikan fasilitas umum seperti pelabuhan atau lainnya.
"Enggak ada masalah mau dijadikan apa pun asal semua berangkatnya dari studi. Jadi jangan emosional melihat itu. Kita lihat saja studinya," ucapnya yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan pihaknya berpegang pada kajian yang telah disusun sejak era Presiden Soeharto, di mana proyek reklamasi akan tetap jalan.
"Jadi, jangan emosional bilang begini begitu begini. Tidak usah. Tenang saja. Kalau memang itu tidak bagus, urusannya apa, tidak usah dilaksanakan," ujarnya.
Baca Juga
Luhut juga meminta pihak-pihak yang menyampaikan penolakan tidak asal mengklaim bahwa proyek itu jadi ajang mengeruk keuntungan pribadi.
"Jangan ada yang mengklaim bilang dibayar ini, dibayar sana. Tidak betul itu. Ada yang ngomong sudah kasih triliunan sana sini ya itu kampungan," katanya.
Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah pusat belum menemukan alasan yang kuat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Terlebih, berdasarkan permukaan kajian, penurunan permukaan tanah Jakarta terus terjadi antara 8 hingga 23 cm tiap tahun.
Ia juga menegaskan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah konsep dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini digagas sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Sementara itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sendiri sejak awal masa kampanye pemilihan kepala daerah menyampaikan penolakannya terhadap proyek reklamasi.
Menurut penilaian mereka, proyek reklamasi dinilai hanya menguntungkan pengembang dan masyarakat tertentu.
