Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI melakukan klarifikasi atas data porsi belaja pendidikan dan kesehatan pada APBD DKI 2017.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan Musrenbang RPJMD 2018-2022 di Balai Kota, Rabu (27/12) tidak tepat.
"Data yang disampaikan oleh Bu Menkeu pada kenyataannya berbeda dengan data yang ada pada kami. Kami sebenarnya berharap tim teknis yang menyiapkan data memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan ke publik," ujarnya di Balai Kota DKI, Kamis (28/12/2017).
Pada saat pemaparan, Sri Mulyani menjelaskan, tantangan dan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yakni pemenuhan belanja mandatory terkait layanan publik yang belum optimal.
Dia menilai Pemprov DKI belum memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai amanat undang-undang.
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengatakan proporsi belanja pendidikan pada APBD DKI 2017 sebesar 8,8%. Sementara itu, proporsi belanja kesehatan hanya mencapai 6,9%. Padahal jika merujuk pada ketentuan, alokasi belanja pendidikan harus sebesar 20% dan belanja kesehatan minimal 10% dari APBD.
Tuty menegaskan data tersebut tidak valid. Pasalnya, Pemprov DKI selama 2017-2018 sudah menembus angka 30%.
"30% ini dihitung dari mana? Tentu berdasarkan formulasi yang sudah ditetapkan melalui Permendagri 33 tahun 2017. Jadi secara dua tahun berturut ketika formulasi itu kita masukan angka-angkanya, maka akan ketemu angka 30%, lebih secara tepatnya pada 2017 alokasi 30,04% kemudian untuk tahun anggaran 2018 sebesar 30,58%," jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga melakukan klarifikasi atas pernyataan porsi belanja kesehatan DKI hanya 6,9% dari minimal 10%. Menurutnya, data yang benar alokasi belanja kesehatan 17,02% pada 2017 dan 15,61% pada 2018.
Tuty mengatakan elemen-elemen yang dihitung dalam alokasi belanja kesehatan juga meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung pada Dinas Kesehatan DKI. Ini ditetapkan baik di Dinas Kesehatan maupun di seluruh di jajaran yg menunjang kesehatan.
"Totalnya dijumlahkan. Namun, pembaginya berbeda dengan pendidikan. Jika pendidikan dibagi total belanja, nah untuk kesehatan dikeluarkan dulu gaji PNS di masing-masing daerah," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan APBD DKI dengan jumlah lebih dari Rp66 triliun merupakan terbesar se Indonesia. Bukan itu saja, dia juga menyebut Jakarta memimpin untuk inisiasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJP).
"Namun, porsi belanja pendidikan di APBD DKI 2017 hanya 8,8% jauh dari bawah mandat 22%. Saya gak tahu tadi Pak Sandi mengatakan 21%, tetapi angka saya ya 8,8%," ungkapnya.
Untuk itu, Menkeu akan melihat lebih detail kenyataan yang terjadi di lapangan. Pasalnya, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mendorong tercapainya porsi belanja pendidikan sebesar 20%. Bukan itu saja, pemerintah pusat berencana merintis dana abadi pendidikan agar bisa merealisasikan target tersebut. 2
"Saya berharap dana abadi untuk mencapai target 20% bisa direalisasikan. Jadi tak perlu habis untuk hal-hal yang tidak sesuai," jelasnya.
