Bisnis.com, JAKARTA - Ekonomi DKI Jakarta pada 2018 berpotensi tumbuh di atas 6%, jika empat indikator pendorongnya bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak seperti beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan yang relatif rendah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan empat indikator penggenjot pertumbuhan ekonomi itu, yang pertama adalah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2018.
Penyerapan APBD DKI Jakarta 2018 diharapkan bisa tepat waktu, tidak seperti tahun tahun sebelumnya yang penyerapan anggaran mulai tinggi ketika telah memasuki Agustus ke bulan-bulan berikutnya.
“Akibatnya belanja APBD pada Januari-Juli sangat minim, sehingga tidak mampu menggenjot sektor lainnya. Padahal belanja pemerintah merupakan stimulan untuk mendongkrak pertumbuhan sektor lainnya,” ujarnya pada Kamis (28/12/2017).
Menurutnya, pertumbuhan ekonmi yang dimaksud pada 2013 sebesar 6,11% turun menjadi 5,95% pada 2014, kemudian sebesar 5,88% pada 2015 dan 5,88% pada 2016 serta diperkirakan sedikit meningkat menjadi 5,9% pada tahun ini.
Dia menjelaskan jika APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp77 triliun dibagi 12 bulan, belanja dan penyerapan yang beredar dan berputar sekitar Rp6,4 triliun, cukup signifikan untuk mendongkrak pertumbuhan sektor yang lain.
Kedua, penyelenggaraan Asian Games 2018 yang diharapkan menongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta, mengingat pesertanya cukup banyak, berasal dari 45 negara.
Peserta event olahraga akbar itu mencapai sekitar 10.000 atlet dan ofisial, 5.000 wartawan, 2.500 keluarga Dewan Olimpiade Asia (OCA), 5.500 anggota delegasi teknis, 20.000 sukarelawan, 200.000 supporter dan turis, serta sekitar 3 juta penonton menyaksikan 40 cabang olahraga yang dipertandingkan.
“Selama 15 hari penyelenggraan Asian Games itu sektor hotel, kafe, kuliner, pusat hiburan, pusat perbelanjaan dan mal, pusat wisata, serta transportasi akan mengalami peningkatan omzet cukup signifikan,” ujarnya.
Sarman mengungkapkan indikator ketiga yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 yang merupakan Pilkada terbesar dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di 171 daerah yaitu 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Walaupun pelaksanaan Pilkada itu semua di luar Jakarta, banyak barang kebutuhan kampanye dan atributnya seperti pin, kaos, topi, baliho, spanduk, banner, brosur, serta belanja iklan yang dibeli atau dipesan di Jakarta.
“Jika setiap pasangan calon membelanjakan atribut kampanye sebesar Rp500 juta-Rp600 juta, maka diperkirakan biaya belanja kampanye akan mencapai Rp200 miliyar,” tegasnya.
Sedangkan indikator terakhir atau keempat adalah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menerbitkan kebijakan yang probisnis dan produnia usaha di antarnya dengan merevisi kebijakan dan regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha.
Dia menuturkan dunia usaha merupakan potensi besar yang harus terus digerakkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dapat bersaing dan beraktivitas secara leluasa dan profesional.
“Peran, fungsi dan pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga perlu semakin ditingkatkan,” ujarnya.
