Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baru mencapai 6% hingga akhir Februari tahun ini.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada awal kuartal pertama 2018 terhitung masih rendah. Bahkan, sampai dengan akhir Februari tahun ini jumlah yang terserap hanya sekitar 6% dari target pada 2018 yang mencapai lebih dari Rp77,11 triliun.
"[Oleh] karena itu kita dorong agar serapanya baik, kenapa demikian? Karena serapan itu yang menggulingkan ekonomi masyarakat," kata Taufik, Selasa (27/2/2018).
Menurutnya, perencanaan yang kurang baik menjadi salah satu faktor utama penyerapan APBD pada awal kuartal pertama ini masih minim. Padahal, Pemmerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD Jakarta saat ini sedang menghindari penggunaan anggaran yang meningkat tajam ketika akhir tahun. "Tidak boleh lagi besar di ujung," ungkapnya.
Dengan demikian, dia menambahkan akan melakukan pembahasan mengenai penyerapan APBD ini dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan anggaran di akhir tahun yang dapat menimbulkan risiko penyimpangan yang cukup tinggi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyampaikan telah membahas mengenai penggunaan anggaran APBD ini dengan pihak DPRD. "Masukannya diterima, saya ingin ini jadi pemicu lokomotif pembangunan ekonomi [agar] lebih baik di Jakarta," ungkapnya.
Baca Juga
Sandi menjelaskan bahwa Pemprov DKI saat ini sedang menghindari penyerapan APBD memiliki grafik seperti tongkat hoki (hockey stick graph). Dia menambahkan bila penerimaan seperti grafik tersebut maka pembangunan di Ibu Kota tidak akan berjalan maksimal.
"Perencanaan dan capain yang sekarang ini kita koreksi [untuk langkah] ke depan," ujarnya.
