Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merangkul berbagai pihak untuk investasi di sektor transportasi Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan akan mendorong sektor infrastruktur transportasi umum di Jakarta dengan berbagai proyek seperti transit oriented development (TOD), bus rapid transit (BRT), light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), dan metro rail development. Dengan demikian, kerugian atas kemacetan yang mencapai hingga Rp100 triliun per tahun dapat segera diselesaikan.
"Kita akan urai dengan investasi secara masif," kata Sandi, Jumat (23/3/2018).
Menurutnya, salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni menghadirkan transportasi umum berbasis rel dan bus yang terintegrasi secara penuh. Adapun pembangunan berbagai sarana dan prasana transportasi ini dibutuhkan agar penumpang bisa nyaman dan beralih ke kendaraan umum.
Pemprov DKI Jakarta yang berencana untuk akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi ini tercermin dari pengoprasian LRT oleh PT Jakarta Propindo (Jakpro) pada Agustus tahun ini yang bertepatan dengan acara Asian Games.
Selain itu, Pemprov DKI menargetkan akan bisa menyelesaikan proyek MRT fase pertama pada Maret 2019. Adapun program lain yang mendukung peralihan pengguna kendaaan pribadi ke alat transportasi umum, yakni dengan keberadaan electronic road pricing (ERP) pada tahun depan.
Dia menjelaskan bahwa berbagai proyek pembangunan ini dapat menciptakan langan kerja yang banyak. "Kita targetnya sekitar 30.000 lapangan kerja baru," sebutnya.
Selain itu, dia mencontohkan bahwa untuk berbagai pembangunan TOD saja Pemprov DKI dan pemangku kepentingan lain mengharapkan adanya investasi sekitar US$45 miliar. "Investasi [TOD] yang kita harapakan mendorong pertumbuhan di bidang properti, konsumsi, keuangan, dan lain-lain," imbuhnya.
Pendapatan
Pemprov DKI mencatat, pada saat ini warga Ibu Kota menggunakan sebesar 30% dari pendapatannya untuk digunakan sebagai biaya dari transportasi. "Ini tidak adil karena sangat memberatkan dari segi pendapatan dia," ungkapnya.
Dengan demikian, Sandi menargetkan dengan selesainya berbagai infrastruktur transportasi ini maka dapat mengurangi ongkos yang dikeluarkan oleh warga Jakarta. Pemprov DKI menargetkan pada beberapa tahun lagi tarif untuk transportasi ini bisa lebih murah, dengan persentase sekitar 15% dari upah yang didapatkan.
"Kita ingin target utamanya [biaya transportasi] hanya 15% [dari pendapatan].
Bahkan, dia menambahkan bahwa setelah lima tahun ke depan biaya untuk transportasi hanya menggunakan sekitar 8%-10% dari pendapatan warga Jakarta. Adapun patokan tersebut bisa dihitung dari upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
