Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai program yang mendorong terwujudnya energi terbarukan yang bersih yang dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat.
"Sebagai kota pusat pemerintahan dan Ibu Kota negara, Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Tanah Air dalam melawan perubahan iklim, dengan mulai beralih ke energi terbarukan," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malaika, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Hindun memaparkan, pihaknya mendorong pemerintah agar segera mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan secara tuntas.
Menurut dia, Jakarta memiliki segudang persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara yang bersumber dari industri, kendaraan bermotor, bahkan pembangkit listrik batubara, hingga timbunan sampah yang tidak terkontrol.
Sedangkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, lanjutnya, semakin memperburuk pencemaran polusi udara di ibukota negara.
"Masalah polusi udara di Jakarta membutuhkan kebijakan maupun strategi yang terukur dan solutif. Ini dapat dimulai dengan penguatan standar kualitas udara, pengawasan kualitas udara secara rutin dan menetapkan target pengurangan sumber polusi," paparnya.
Baca Juga
Hindun mengingatkan bahwa telah lebih dari 100 kota di seluruh dunia saat ini yang telah menggunakan minimal 70 persen sumber energinya berasal dari energi terbarukan.
Sampah
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sampah berpotensi sebagai sumber energi terbarukan.
"Sampah itu sebenarnya bukan semata-mata untuk kita memenuhi kebutuhan atau rasio elektrifikasi dari energi baru terbarukan tapi lebih kepada masalah lingkungan hidup," kata Jonan di Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Jonan menyampaikan hal itu pada Rakornas Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dia menekankan bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah daerah sehingga tidak serta merta didorong penyelesaiannya pada pemerintah pusat.
"Kalau mau membangun pembangkit listrik tenaga sampah prosesnya akan lama jika didorong ke pemerintah pusat, tapi saya yakin ada anggaran untuk penanganan sampah, itu bisa diserahkan untuk pembangunan pembangkit listrik," ujar Jonan.
