Kepala Badan Keuangan DKI Dicopot dari Komisaris PT Delta DJakarta

Kepala Badan Keuangan DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk.
Feni Freycinetia Fitriani | 25 April 2018 16:47 WIB
Brand Manager San Miguel, Jaka Sebastian (kiri) bersama Direktur Pemasaran PT Delta Djakarta Tbk, Ronny Titiheruw (kanan) berbincang dengan pegolf profesional Indonesia, Danny Masrin yang ditunjuk sebagai Duta Merek San Miguel, di Jakarta, Senin (23/10). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Keuangan DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk.

Pemberhentian perwakilan Pemprov DKI sebagai pemegang saham di perusahaan produsen bir tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018.

"[Perusahaan] memberhentikan dengan hormat Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata dan Bapak Takeshi Wada atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan Utama sejak penutupan rapat ini," kata Direktur Pemasaran PT Delta Djakarta Tbk. Ronny Titiheruw saat acara Public Expose di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Dia menuturkan emiten berkode DLTA tersebut sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Menurutnya, pemberhentian Michael merupakan permintaan Pemprov DKI dan memiliki posisi komisaris di perusahaan lain.

"Pak Michael saat ini juga duduk sebagai Komisaris di Bank DKI. Secara aturan, jabatan itu tidak diperbolehkan dobel [dua perusahaan]," imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana melepas kepemilikan saham pemerintah sebanyak 26,25% di DLTA. Namun, proses resmi divestasi saham belum berlangsung hingga saat ini.

Saham Pemprov DKI di DLTA merupakan portofolio bisnis yang dimiliki pemerintah sejak 1970. Namun, pemerintahan sebelumnya belum mengambil kebijakan tegas terkait investasi di produsen pembuat bir merek Anker tesebut.

Berdasarkan laporan keuangan DLTA, porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 26,25%.

Nilai itu yang merupakan gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta. Sepanjang 2017, DLTA berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 279,7 miliar. Angka itu naik 10,25% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp253,7 miliar.

Tag : pemprov dki, anies-sandi
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top