Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI fokus menyiapkan laporan keuangan untuk mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun untuk mencapai target WTP tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengadakan Forum Pembahasan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Ruang Serba Guna Blok G, Balaikota, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Forum tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Aryo Setto Bomantari dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Forum ini adalah komitmen kami bersama untuk tahun ini mendapatkan WTP," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dalam siaran pers, Senin (30/4/2018).
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah berpesan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dia menambahkan telah mencanangkan mengenai target WTP ini sejak Oktober tahun lalu.
Sandi berharap SKPD di lingkungan Pemprov DKI siap menindaklanjuti laporan BPK dan mulai melakukan pencatatan aset maupun keuangan setiap pekannya pada beberapa waktu lalu.
Baca Juga
"Kami berkomitmen bahwa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta siap untuk mengikuti pembahasan jurnal koreksi yang sudah dijadwalkan selama tiga hari kerja sampai dengan 3 Mei [nanti]. Semoga pembahasannya dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.
Selain itu, dia berharap dalam forum tersebut, perwakilan BPK RI dapat berkoordinasi dan memberikan arahan maupun koreksi sehingga kelemahan laporan keuangan dapat terus mendapatkan perbaikan.
Sandi berpesan kepada seluruh Kepala SKPD yang hadir dapat totalitas dalam mengikuti forum dan pada akhirnya laporan keuangan Pemprov DKI dapat mencapai target WTP.
Seperti diketahui, berbagai upaya peningkatan akuntabilitas terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, melalui pembenahan di sisi perencanaan dan penganggaran melalui penerapan e-Planning dan e-Buggeting yang terintegrasi.
Adapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI, yaitu pembenahan sistem administrasi pendapatan dan belanja daerah melalui transaksi non tunai yang real time serta online dengan sistem perbankan.
Sementara itu, politikus asal Partai Gerindra tersebut mengatakan akan merasa malu bila tidak bisa mendapatkan WTP pada tahun ini.
"Saya mengalami, perusahaan saya yang jeblok sekalipun juga dapat WTP. Kenapa? Karena kita kooperatif, transparan, jurnal koreksinya kita ikutin," ungkapnya.
Dengan demikian, Sandi menjelaskan bila mendapatkan WTP bukan hal yang mustahil bagi Pemprov DKI.
"Kita kalau misalnya fokus bersama-sama, mestinya bisa dapat [WTP]. Kita hanya perlu kooperatif. Jangan ada yang tidak ditindaklanjuti, cuma itu saja," katanya.
