MRT dan BPTJ Beda Pandangan Soal Integrasi "Ticketing"

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta Bambang Prihartono berbeda pandangan tentang kerja sama integrasi pembayaran tiket transportasi umum di Jabodetabek.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 08 Januari 2019  |  21:11 WIB
MRT dan BPTJ Beda Pandangan Soal Integrasi
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) menaiki kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (6/11/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta Bambang Prihartono berbeda pandangan tentang kerja sama integrasi pembayaran tiket transportasi umum di Jabodetabek.

William menyebutkan ke depannya, ada kemungkinan Joint Venture (JV) antara MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT TransJakarta tergabung dengan konsorsium integrasi pembayaran tiket yang diketuai oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). William menjadi ketua dari JV kerja sama pembayaran tiket transportasi umum ketiga perusahaan itu. 

"Dalam satu titik bisa saja tergabung dengan konsorsium ataupun sebaliknya. Intinya, nanti semua akan terintegrasi. Prinsipnya, seluruh transportasi umum di DKI Jakarta harus terintegrasi, itu yang saya kira Gubernur DKI Jakarta sedang dorong," paparnya, Selasa (8/1/2019).

Menurut William, terpisahnya kerja sama BUMN dan BUMD pengelola transportasi merupakan hal yang lumrah karena transportasi umum milik BUMN sudah beroperasi terlebih dahulu. Sementara itu, transportasi umum kelolaan BUMD DKI Jakarta yang sudah beroperasi baru bus TransJakarta.

Dia mengaku pihaknya sedang menyiapkan mekanisme kerja sama antara tiga BUMD sambil menunggu disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) pembentukan JV.

"Skema bisnisnya sedang disusun, bagaimana proses yang akan dilakukan, milestone yang akan dilakukan, target-target yang akan dicapai seperti apa. Ujungnya adalah integrasi pembayaran tiket dan berlanjut ke integrasi layanan, tapi awalnya integrasi pembayaran tiket tadi," ujar William.

Di lain pihak, Bambang membantah kemungkinan tersebut karena adanya masalah kewenangan antara BUMN yang berada di bawah pemerintah pusat dan BUMD yang berada di bawah pemerintah daerah.

"Konsepnya tidak seperti itu, BUMD sendiri, BUMN sendiri. Secara teknis bisa bekerja sama tetapi secara kewenangan tidak bisa karena ada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di situ," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
, BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top