Bisnis.com, JAKARTA–Electronic road pricing (ERP) dipandang perlu untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memandang mundurnya salah satu peserta lelang proyek ERP yaitu Qfree sebagai kemunduran atas rencana pemecahan masalah kemacetan di ibu kota.
Prasetio pun menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa ERP bukanlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta dan lebih memprioritaskan peningkatan kualitas dan penambahan armada transportasi umum di DKI Jakarta.
Menurutnya, proyek ERP dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta atas transportasi umum perlu dijalankan bebarengan agar upaya pemecahan masalah kemacetan bisa berjalan maksimal.
"ERP ini program yang bagus. Jadi orang masuk ke situ langsung bayar pajak. Jadi kalau transportasi umum baik pasti naik itu kok. Saya pun akan naik itu," klaim Prasetio pada Senin (14/1/2019).
Seperti diketahui, penerapan ERP atau lalu lintas jalan berbayar sudah diamanatkan ke Pemprov DKI Jakarta dalam Perda DKI Jakarta No. 5/2014 tentang Transportasi.
Namun, hingga saat ini proses lelang proyek ERP masih tersendat dan bahkan salah satu peserta lelang mengundurkan diri karena ketidakjelasan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan lelang.
Di lain pihak, Anies mengatakan pihaknya sedang meminta legal opinion ke Kejakasaan Agung (Kejagung) dan hingga saat ini dirinya masih menunggu legal opinion atas masalah lelang proyek ERP tersebut.
"Saya memilih menunggu legal opinion dari Kejagung. Kita ingin sekali keputusan besar seperti ini adalah keputusan yang tata kelolanya itu benar. Ini yang ingin kita pastikan," kata Anies pada Senin (14/1/2019).
Anies pun enggan berbicara terlalu banyak soal nasib prosedur lelang nantinya dan lebih memilih mengikuti arahan dari Kejagung nantinya.
