Bisnis.com, JAKARTA - Kendati infrastruktur telekomunikasi di Provinsi DKI Jakarta paling mantap, tetapi tidak semua penduduknya menggunakan telepon seluler atau ponsel.
Laporan survei Charta Politika Indonesia bertajuk Menerka Wajah Wakil Rakyat Ibu Kota 2019-2024 menemukan fakta unik mengenai penetrasi ponsel dan internet di DKI Jakarta pada warga yang memiliki hak pilih. Pengambilan sampel dilakukan di tiga daerah pemilihan (dapil) Pemilihan Umum Legislatif 2019.
Di Dapil DKI Jakarta I yang hanya meliputi wilayah Jakarta Timur, tercatat 14,3% penduduknya tidak memiliki ponsel. Sementara itu, di Dapil DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, penduduk yang tidak memiliki telepon genggam sebanyak 10,3%.
Dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu paling tinggi penetrasi selulernya. Hanya 7,8% populasi yang tidak memiliki ponsel.
Survei mendapati perangkat seluler bergerak yang dipunyai oleh warga DKI Jakarta didominasi ponsel cerdas atau smartphone. Di Dapil DKI Jakarta I, sebanyak 76,4% pemilik telepon genggam mengaku perangkat mereka adalah jenis ponsel pintar.
Lebih tinggi lagi catatan pengguna ponsel pintar di Dapil Jakarta III yang mencakup 83,5% pemilik telepon genggam. Persentase kepemilikan ponsel pintar paling tinggi, yakni 85,5%, terdata di Dapil DKI Jakarta II.
Di kalangan pengguna ponsel pintar tersebut, Charta Politika menemukan fakta bahwa mayoritas telah menggunakan aplikasi media sosial dan pesan instan. Persentase pengguna Whatsapp paling besar terdapat di Dapil Jakarta III (95,6%), disusul Dapil DKI Jakarta II (91,4%), dan Dapil DKI Jakarta I (88,3%).
DKI Jakarta merupakan daerah dengan infrastruktur telekomunikasi paling baik di Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam laporan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017 mencatat tidak ada desa dan kelurahan di provinsi itu yang menerima sinyal seluler lemah, apalagi tidak ada sinyal, sejak 2011.
Survei Charta Politika dilaksanakan sepanjang 18-25 Januari 2019 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 800 responden di setiap dapil. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
“Dengan jumlah sampel sebanyak 800 responden, marjin kesalahan +/- 3,46% pada tingkat kepercayaan 95%,” kata Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam keterangan tertulis, Senin (11/2/2019).
