Penjualan Saham Delta Djakarta Tunggu Restu DPRD DKI

Apabila DPRD DKI Jakarta menerima rencana pemprov DKI Jakarta tak menerima dividen PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, artinya DPRD merestui penjualan saham DLTA.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  00:10 WIB
Penjualan Saham Delta Djakarta Tunggu Restu DPRD DKI
Produk PT Delta Djakarta - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Apabila DPRD DKI Jakarta menerima rencana pemprov DKI Jakarta tak menerima dividen PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, artinya DPRD merestui penjualan saham DLTA.

Seperti diketahui, pemprov DKI Jakarta memiliki persentase saham DLTA mencapai 26,25 persen. DLTA telah menyumbang komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen ke DKI Jakarta sebesar Rp54,6 miliar pada 2018 dan Rp100,4 miliar pada 2019.

Namun, dalam pembahasan kebijakan umum (KUA) dan prioritas anggaran sementara (PPAS) APBD 2020 yang hingga kini masih dibahas, dividen DLTA tak lagi diikutsertakan. Sehingga, target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun depan turun, dari sebelumnya Rp615 miliar (versi APBD-P 2019) menjadi hanya Rp581 miliar.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk. Sarman Simanjorang mengungkap bahwa keputusan dari pemprov memang sudah fix dan tengah mempersiapkan mekanisme penjualan saham. Hanya saja, ketok palu penjualan saham DLTA ini masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Karena ini merupakan aset pemprov, jadi harus ada persetujuan dari Dewan. Saat ini di DPRD DKI kan lagi melakukan kajian jadi kita menunggu secara resmi persetujuan dari DPRD," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta ini kepada Bisnis, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Anies pun mengonfirmasi dan berharap proses pelepasan saham yang tengah berlangsung bisa rampung tahun ini.

"Tahun depan mudah-mudahan sudah nggak ada lagi [dividen DLTA di APBD DKI Jakarta]," ungkapnya selepas menghadiri acara di DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Anies, menunggu dividen hingga nilainya sesuai dengan nilai investasi yang telah digelontorkan, akan memakan waktu yang lama, sehingga lebih baik dilepas secepatnya.

"Yang dibutuhkan warga Jakarta adalah air bersih, bukan air beralkohol. Itu yang dibutuhkan warga Jakarta. Jadi lebih baik dananya digunakan untuk membangun infrastruktur air minum. Apalagi tambahnya [dividen] cuma segitu, kan sedikit sekali," tambahnya.

Sekadar informasi, pada tahun ini DLTA menempati posisi kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke pemprov setelah PT Bank DKI (Rp240 miliar) yang sahamnya masih dipegang pemprov 99,98 persen.

Setelah itu, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menempati urutan ketiga (Rp61 miliar) dengan persentase kepemilikan saham pemprov 72 persen. Disusul PD Pembangunan Sarana Jaya (Rp54,5 miliar) dan PD Pasar Jaya (Rp39,4 miliar).

Sementara itu, apabila melihat proyeksi pendapatan dividen pemprov DKI Jakarta pada 2020 yang menihilkan DLTA, proyeksi lima besar penyumbang dividen terbesar pun bergeser.

Posisi pertama masih ditempati Bank DKI dengan proyeksi mencapai Rp265 miliar, disusul Pembangunan Jaya Ancol (Rp67,5 miliar), Pembangunan Sarana Jaya (Rp68,1 miliar), Pasar Jaya (Rp40 miliar), dan TransJakarta (Rp27 miliar).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, delta djakarta

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top