Bisnis.com, JAKARTA - Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) mengeluarkan 3 pernyataan sikap atas kisruh e-budgeting RAPBD DKI tahun 2020.
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (5/11/2019), alumni FISIP UI menyoroti 3 hal:
Pertama, meminta jajaran DPRD DKI Jakarta dan eksekutif atau Pemprov DKI Jakarta membuka akses seluas-luasnya kepada publik tentang RAPBD DKI Jakarta.
Kedua, meminta semua fraksi di DPRD DKI Jakarta menghindari sikap tak peduli, tidak membiarkan munculnya peluang penyelewangan pemakaian anggaran, tidak ikut mencari celah untuk mendapat keuntungan pribadi maupun kelompok, tidak membiarkan pelaksana/penyusun e-budgeting berkongkalikong dan berkonspirasi yang dapat merugikan rakyat.
Ketiga, meminta semua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengembang amanah pemilih menunjukkan keterbukaan, menerima dengan jiwa besar, menghargai partisipasi warga, dan memeprtimbangkan setiap masukan dari masyarakat, bauk bagi jajaran eksekutif maupun lembaga perwakilan.
Berikut pernyataan lengkap Alumni FISIP UI:
Baca Juga
SURAT PERNYATAAN SIKAP
Yang Kami Hormati
Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Prasetio Edi Marsudi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta;
Bapak Mohamad Taufik
Bapak Abdurrahman Suhaimi
Bapak Mirsan Samsuri
Ibu Zita Anjani
dan
Para Anggota DPRD DKI Jakarta
Melihat belum adanya kemajuan yang signifikan dalam pembangunan di DKI Jakarta dua tahun belakangan, dan setelah mengikuti berita adanya kejanggalan dalam persiapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020, kami yang tergabung dalam Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), terpanggil untuk mengingatkan dan menyatakan sikap kepada Bapak dan Ibu di DPRD DKI sebagai berikut :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta haruslah membuka akses semudah, seluas-luasnya, dan serinci mungkin, kepada publik tentang RAPBD DKI Jakarta, karena kami adalah konstituen yang berhak untuk tahu, dan akan tetap memperhatikan dengan seksama komitmen partai/fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
2. Meminta semua fraksi di DPRD DKI Jakarta menghindari sikap tidak peduli, tidak membiarkan munculnya peluang penyelewengan pemakaian anggaran, tidak ikut mencari celah untuk mendapat keuntungan pribadi maupun kelompok, dan tidak membiarkan pelaksana/penyusun e-budgeting berkongkalikong dan berkonspirasi yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Apalagi anggota DPRD periode 2019-2024, mayoritas wajah baru sangat pantas menunjukan semangat pembaharu menuju Indonesia Maju.
3. Meminta semua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengemban amanah pemilih menunjukkan keterbukaan, menerima dengan jiwa besar, menghargai partisipasi warga, dan mempertimbangkan setiap masukan dari masyarakat, baik bagi jajaran eksekutif maupun lembaga perwakilan.
Jakarta, 5 November 2019
Yang Menyatakan Sikap :
Suzie Sudarman, Halida Hatta, Masmimar Mangiang, Budiarto Shambazy, Binky Suparto, Petty Tunjung Sari, Sari Waskito, Pande K. Trimayuni, Uchi Djoko Moeljono, Sontam Napitupulu, Koespramanto, Joe Fernandez, Satya Suryawan, Roger Paulus Silalahi, Puri Tjahyani Andarawati, Bunga Kejora, Junicke, Siti Dyana, Patricia Medina, Uhir Tambunan, Indira V. Juanita, Soraya Asaari, Soraya Isa, Linda Tangdialla, Nugroho Dewanto, Adhe Gultom, Teguh Budiono, Errie Subhakti, Yani Beding, Victoriawan Sophiaan, Christian Simanjuntak, Saepul Tavip, dan Andi Suparmadi.
