Bisnis.com, JAKARTA — Akhirnya, nama calon wakil gubernur (wagub) alternatif di luar Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk DKI Jakarta muncul, seiring dengan alotnya negosiasi antara kedua partai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 ini.
Sebelumnya, empat nama calon wagub baru usulan Gerindra, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J. Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah, disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Alasannya, proses pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno dari dua nama yang diajukan PKS macet di DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui, dua nama itu adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Menurut Taufik, macetnya proses pemilihan ini bisa jadi karena figur yang diajukan kurang diterima DPRD DKI secara umum dan kurangnya komunikasi.
Oleh sebab itu, Gerindra ingin mengajukan juga calon pilihannya. Tiga dari internal Gerindra, sedangkan satu dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menjelaskan diajukannya calon non partai politik (parpol) merupakan salah satu cara menurunkan tensi negosiasi Gerindra-PKS.
Baca Juga
Dia menilai kesepakatan atau kontrak politik yang telah terjalin antara kedua parpol ini merupakan penyebab utama alotnya negosiasi. Oleh sebab itu, apabila Gerindra terlalu "bernafsu" mengajukan kadernya, maka pengusulan empat nama tersebut dipastikan sia-sia.
"Tiga nama dari Gerindra dan satu nama dari ASN. Artinya, tidak netral juga [pengajuannya], karena lebih banyak dari kader Gerindra. Tapi mungkin karena empat nama tersebut nama baru, mudah-mudahan bisa diterima oleh PKS," ungkap Ujang kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2019).
Dia memprediksi pemilihan wagub DKI masih akan bergejolak sebelum Gerindra dan PKS duduk bersama membicarakan ulang lagi kontrak politik dan nama-nama yang akan diajukan menjadi wagub.
Calon alternatif dipandang memiliki potensi besar untuk dipilih menduduki kursi DKI 2 sebagai jalan tengah urgensi wagub. Namun, konsekuensinya, calon alternatif tersebut harus mau "diikat" kedua parpol. Baik demi kepentingan politik skala regional maupun skala nasional.
"Jika calon dari kader kedua partai tidak disetujui dan tidak ada kata sepakat, maka harus dicari pihak luar kader. Alternatifnya, bisa Sekda atau yang lain. Jika Sekda yang disetujui, maka Sekda tentu harus mengakomodasi kepentingan politik Gerindra dan PKS untuk saat ini dan ke depan. Ingat, tak ada makan siang gratis dalam politik, no free lunch," ucap Ujang.
Kekosongan di kursi Wagub DKI Jakarta sudah terjadi sejak pertengahan 2018, setelah Sandiaga Uno memutuskan maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Potensi Saefullah
Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah dikenal sebagai pribadi yang humoris. Mampu membuat suasana tegang, terutama dalam rapat gabungan eksekutif-legislatif, menjadi cair. Tak jarang, anggota DPRD DKI Jakarta tertawa lepas dalam rapat karena celetukan-celetukannya.
Taufik menyatakan internal Gerindra menilai Saefullah sebagai pribadi yang mumpuni dan punya kapasitas sebagai seorang wagub.
Menariknya, dia mengatakan bahwa Saefullah diajukan secara internal oleh Gerindra. Artinya, secara resmi Gerindra belum mengungkapkan pengajuan ini kepada Saefullah.
Saefullah pun mengemukakan hal serupa.
"Betul-betul belum tahu [diajukan menjadi wagub]. Saya kan setiap hari di sini, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jadi tidak ikut sampai ranah politik karena ini kan amanat Undang-Undang (UU). Ini kan hak partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS. Ya, saya mau merapat seperti apa, saya bukan orang politik. Saya kerja saja di sini," ujarnya, Jumat (8/11).
Saefullah mengaku tak memiliki beban alias nothing to lose. Dia beranggapan, masih banyak nama-nama calon prioritas di atasnya. Terlebih, dirinya belum pernah diajak berbicara masalah politik.
"Saya ini bagaimana ya, saya jalani saja hidup. Mau jadi apa saja juga tidak masalah. Jadi apa, tidak jadi apa, tidak masalah. Saya ini sudah pada posisi harus istiqomah menjalankan semua perintah, semua amanah. Amanah dari gubernur juga kan amanah dari rakyat pada hakikatnya. Saya bekerja sekuat tenaga dengan pikiran yang lurus, tidak ada intrik-intrik kepentingan pribadi. Udah itu aja. Mengalir aja," tambah Saefullah.
