Raih Laba dalam 9 Bulan, MRT Siapkan IPO dan Beri Dividen ke Pemprov DKI

Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta percaya diri akan mampu memberikan deviden ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan telah merencanakan IPO (initial public offering) setelah mampu mencatatkan laba walaupun baru sembilan bulan beroperasi.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar optimistis Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) kelolaannya akan mampu mencatatkan tren keuntungan positif hingga beberapa tahun mendatang.

Oleh sebab itu, William mengungkap rencana-rencana besar tersebut agar semua pihak bisa ikut mengawasi dan menjaga MRT.

"Apabila ditotal, jumlah pendapatan kita mencapai Rp1 triliun. Sementara, selama 9 bulan beroperasi ini MRT mengeluarkan biaya Rp940 miliar. Jadi kira-kira kita masih bisa mendapatkan laba Rp60 miliar sampai Rp70 miliar," ujarnya dalam agenda diskusi publik di Kantor PT MRT Jakarta, Rabu (27/11/2019).

William optimistis laba ini sanggup terealisasi dan terbukti dalam hasil audit resmi yang akan terbit Maret 2020 mendatang.

Hal ini sejalan dengan pencapaian jumlah penumpang yang telah mencapai 19.990.959 penumpang dengan rata-rata 93.165 penumpang per hari, sejak 24 Maret hingga 26 November 2019.

William menjelaskan bahwa pendapatan terbesar berasal dari pendapatan nontiket, yakni periklanan (55%), naming rights (33%), baru pendapatan tiket dan subsidi, disusul telekomunikasi (2%), terakhir retail dan UMKM (1%).

"Setelah pada masa uji coba kita mencatatkan rugi Rp132 miliar dan tahun ini bisa laba Rp60 miliar-Rp70 miliar, kita percaya pada 2020 kita bisa laba Rp200 miliar-Rp250 miliar, dan Rp300 miliar -Rp350 miliar pada 2021 dengan asumsi subsidi dari pemerintah dengan jumlah yang sama dengan tahun ini," tambahnya.

Seperti diketahui, subsidi tiket dari pihak Pemprov untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) naik dari Rp672 miliar pada 2019 menjadi Rp938 miliar pada 2020.

William yakin laba di tahun mendatang masih bisa terealisasi dengan beberapa langkah. Yakni mengoptimalisasi pendapatan nontiket dan pengelolaan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Pendapatan nontiket yang akan dimaksimalkan kembali, yakni naming rights stasiun di luar penamaan sponsor stasiun yang sudah eksis, yakni Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Stasiun MRT ASEAN yang merupakan stasiun hibah.

Sementara lima kawasan stasiun potensial sebagai pelopor TOD, yakni Dukuh Atas 'Poros Transit Internasional', Istora Senayan 'Kolase Aktivitas di Pusat Jakarta', Blok M - ASEAN 'Green Creative Hub', Fatmawati 'Ruang Atas Dinamis', dan Lebak Bulus 'Gerbang Terminus Selatan Jakarta'.

Dengan hal ini, William percaya MRT sudah mampu memberikan dividen ke pemilik saham mayoritas, yakni Pemprov DKI Jakarta pada 2021.

Sementara itu, terkait rencana IPO, William menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap banyak hal. Namun, yang pasti IPO merupakan cara PT MRT Jakarta mengupayakan transparansi dan mengembalikan kepercayaan publik lewat good governance.

"Saya mengungkap rencana ini karena kita adalah perusahaan sehat yang lahir dari pemerintah, pelat merah, yang dari rugi langsung bisa mencatat untung karena kepercayaan publik. Maka kita akan melakukan layanan dan pengelolaan perusahaan seoptimal mungkin supaya bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi," jelasnya.