Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti dua pembangunan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, yang masing-masing digarap Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo.
Anggota F-PSI Eneng Maliana Sari mempertanyakan kenapa Dishub DKI Jakarta meminta tambahan anggaran Rp68 miliar, setelah sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp85,6 miliar untuk pengadaan lahan pada kegiatan pembangunan LRT.
Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator LRT Jakarta Rute Pulogadung ke Tanah Abang. Namun demikian, F-PSI menilai anggaran tersebut berpotensi melanggar aturan.
“Di dalam rapat tersebut, kami mempertanyakan mengapa Dinas Perhubungan diberi anggaran untuk konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator pembangunan LRT. Padahal, menurut Pergub nomor 154/2017, kedua pekerjaan tersebut adalah wewenangnya PT Jakpro,” wanita yang akrab disapa Milli ini dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (11/12/2019).
Menurut Milli, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 154/2017, Gubernur telah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana, pengadaan sarana, dan pengoperasian untuk semua rute LRT.
Di dalamnya juga diatur bahwa Pemerintah Daerah hanya berwenang untuk melakukan pengadaan lahan.
“Kalau baca Pergub No 154, tidak ada celah bagi pihak lain untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian LRT. Jika tetap dipaksakan ada tambahan anggaran Rp68 miliar di Dinas Perhubungan, kami khawatir anggaran tersebut berpotensi melanggar Pergub nomor 154,” tambah Milli.
Dua LRT Jakarta
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengonfirmasi bahwa LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibangun sepanjang Rp19,7 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp15 triliun.
Menurut Syafrin, pembangunan LRT ini justru merupakan akselerasi koridor eksisting lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dalam hal ini, Syafrin menyebut PT Pembangunan Jaya sebagai calon pelaksana proyek.
"Untuk pembangunan jalan rel, kami perlu akselerasi perkuatan timur-barat. Untuk perkuatan timur-barat itu, ada opsi untuk LRT yang dia bisa lebih cepat dalam implementasinya [daripada MRT]. Oleh sebab itu, ini [pembangunan LRT] yang kami ambil untuk menutup kekurangan jaringan jalan rel di timur-barat," jelasnya, Selasa (10/12/2019).
Syafrin menjelaskan kini perencanaan LRT yang diproyeksi melewati Pulogadung - Perintis Kemerdekaan - Suprapto - Senen - Tugu Tani - Kebon Sirih - Tanah Abang - KS Tubun - Kebayoran Lama ini masih dalam kajian feasibility study oleh calon pelaksana proyek.
Sementara itu, PT Jakarta Propertindo memang akan membangun jalur LRT berbeda dari versi Dishub. Yakni, Kelapa Gading - Jakarta International Stadium (JIS), lanjutan jalur eksisting Pegangsaan Dua - Velodrome yang telah dikelola anak perusahaannya PT LRT Jakarta.
Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto sebelumnya menjelaskan kepada Bisnis bahwa pihaknya hanya fokus pada pekerjaan pembangunan yang telah ditugaskan.
Sementara bagaimana nantinya pengelolaan LRT yang dibangun Dishub, Dwi mengungkap bahwa pasti akan ada pembicaraan lebih lanjut.
"Kalau soal pengelolaan, nanti bisa saja setelah [pembangunan] selesai, diserahkan Pemprov untuk dikelola Jakpro. Yang penting kita fokus membangun yang porsi kita," ujar Dwi ketika ditemui Bisnis, Senin (9/12/2019).
Untuk pembangunan LRT versi Jakpro, Pemprov sendiri telah menggelontorkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Jakpro, dengan rincian Prasarana Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta koridor 1 fase 2A Kelapa Gading-JIS sebesar Rp2,2 triliun dan Sarana LRT Jakarta koridor 1 fase 2A Kelapa Gading-JIS sebesar Rp362 miliar.
