Bisnis.com, JAKARTA - Tata tertib pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno memasuki titik terang.
Pasalnya, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta untuk menentukan tata cara dan metode pemilihan telah rampung, Selasa (18/2/2020).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan proses akan berlanjut ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan tata tertib dan menentukan panitia pemilih (Panlih), rencananya pada Rabu (19/2/2020) siang.
"Tadi Rapimgab memutuskan, satu, buat panitia pemilih. Kedua, voting tertutup. Besok kita Rapat Paripurna untuk tentukan Panlih," ujar politisi PDI Perjuangan ini ketika ditemui selepas menghadiri rapat.
Pras menyebut kendati voting dilakukan secara tertutup atau lewat kertas suara, publik masih bisa menyaksikan proses pemilihan secara terbuka, "Masyarakat mendoakan saja supaya dua calon yang terpilih cawagub menjadi calon yang terbaik untuk Jakarta."
Beda Keinginan PKS-Gerindra
Baca Juga
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tampak senang dengan keputusan voting tertutup yang sesuai dengan keinginan.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengaku lebih memilih voting tertutup dengan alasan waktu, sebab tata tertib yang telah dibuat Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD sebelumnya telah memutuskan metode tersebut.
"Ya kita ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lama, lah. Supaya tidak buat yang baru lagi. Nanti kalau buat baru lagi pansus lagi, repot lagi nanti," ujarnya, Selasa (18/2/2020).
Pasalnya, pembentukan Pansus kembali memang dimungkinkan apabila tak ada kata sepakat, "Kita ingin cepat, supaya jangan kelamaan pak gubernur jomblonya, kasian."
Sementara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta sebelumnya tampak menekan agar voting dilakukan secara terbuka. Namun, secara legowo menerima keputusan Rapimgab.
"Kita dalam draft yang lama tertutup. Saya dan beberapa kawan-kawan ingin terbuka. Kenapa terbuka? Supaya transparan ke publik," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik.
"Kan tuntutannya transparan, kita terbuka saja. Ini bagian dari tanggungjawab anggota DPRD dalam menentukan politiknya terhadap konstituennya," tambahnya.
Namun, Gerindra tak mempermasalahkan keputusan ini, karena Rapimgab memutuskan nantinya Rapat Paripurna tetap mengakomodasi mekanisme transparansi.
Bentuknya, yakni pemaparan visi-misi dan tanya-jawab antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan kedua calon, Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.
"Uji kelayakan bentuknya adalah dialog, tanya jawab dalam paripurna. Kan lebih terbuka daripada dengan sekolompok orang [fit n proper test di luar DPRD]," tambahnya.
Untung-Buntung
Pengamat Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengaku tak kaget dengan perbedaan pendapat ini.
Pasalnya, Gerindra akan lebih diuntungkan dengan voting terbuka, sementara voting tertutup masih membuat kontestasi lebih seimbang.
"Kalau tertutup setiap anggota bisa memilih berbeda-beda. Kalau terbuka Riza lebih diuntungkan karena koalisi [parpol] pemerintah [nasional] lebih banyak. Kalau tertutup, Ancah diuntungkan," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (18/2/2020).
Menurut Hendri, apabila parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf di Kebon Sirih kompak, Riza Patria pasti bisa menang mudah. Namun, dengan voting tertutup, akan ada potensi suara-suara 'colongan' anggota DPRD yang tak memilih sesuai arahan parpolnya sendiri sehingga Ancah bisa jadi diuntungkan.
"Kalau metodenya tertutup itu lebih baik. Jadi masing-masing anggota bisa memberikan pilihannya secara tertutup. Kalau terbuka, misal 'siapa pilih Riza' terus [anggota yang memilih] berdiri, itu susah. Tidak ada perbedaan pendapat nanti. Demokrasinya lebih kecil levelnya karena ada kesepakatan di tingkat partai," tambahnya.
Terlebih, apabila suara Anies ternyata memiliki kekuatan masuk ke internal DPRD. Pastinya, suara akan cenderung ke Nurmansjah Lubis. Hal ini merupakan upaya menjaga jangan sampai ada 'matahari kembar' agar Anies bisa mempertahankan dominasinya.
Selain itu, PKS selaku pengusung Anies masih setia menjaga citra sebagai oposisi pemerintah pusat. Harapannya, suara parpol di tataran DPRD DKI Jakarta yang tertarik mengusung Anies sebagai Calon Presiden RI 2024-2029 dan suara parpol sesama oposisi pemerintah akan masuk ke kantongnya.
"Jadi kalau dari sisi yang ini, Anies kemungkinan besar memilih Nurmansjah Lubis. Karena satu, dia dari partai PKS yang datang sebagai oposisi. Pendukungnya [elektabilitas Nurmansjah] tidak banyak secara politik. Berbeda dengan calon Gerindra," tambahnya.
