Angkutan Massal Terintegrasi
Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, Pangsa angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya saat ini masih di sekitar 20 persen atau tertinggal dari Kuala lumpur dan Singapura yang sudah melebihi 20 persen.
“Menggunakan angkutan umum adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen membangun angkutan umum masal yang terintegrasi karena dapat memengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih angkutan umum,” tutur Budi.
Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI) sekaligus peneliti Indonesian Urban Transport Institute (Iutri) Alvinsyah mengungkapkan beberapa alasan urgensi ERP terus berprogres.
Pertama, karena kebijakan ERP merupakan kebijakan push atau menekan penggunaan kendaraan pribadi yang lebih ideal daripada ganjil-genap (gage). Menurutnya, gage harus dipahami sebagai kebijakan antara, dan pada saatnya nanti harus dihentikan.
”ERP lebih adil ada benarnya dibanding dengan ganjil genap, karena pengguna kendaraan pribadi bisa memilih untuk bayar atau pindah ke angkutan umum," ujarnya.
Di sisi lain, imbuhnya, dana hasil retribusi ERP bisa dimanfaatkan untuk pelayanan angkutan umum. Namun, kebijakan ganjil genap ataupun ERP agar lebih optimal harus didukung dengan berbagai kebijakan lainnya, baik di sektor transportasi maupun nontransportasi.
