Kebijakan Politis
Alvinsyah pun memahami, berat merealisasikan ERP sebab kebanyakan kendala yang terjadi justru datang dari aspek nonteknis seperti kasus ERP lama.
"Perlu diingat, kebijakan transportasi adalah kebijakan politis, apalagi menyangkut pembatasan penggunaan pribadi. Banyak pihak yang akan terganggu zona nyamannya," jelasnya.
Menurutnya, banyak aspek peluang bisnis, investasi, pengadaan, dan lain sebagainya, akhirnya dua sampai tiga tahun lalu proses tender ERP gagal. Hal tersebut merupakan indikasi banyak yang merasa terganggu, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menggagalkan kebijakan ini.
Alasan kedua, menurut Alvinsyah sebagai seorang akademisi, ERP memang terbukti efektif menekan laju penggunaan kendaraan pribadi. Asalkan, Pemprov DKI juga tak melupakan paket kebijakan lain yang juga mendukungnya, seperti kenaikan tarif parkir.
"Hasil penelitian saya dan mahasiswa saya terhadap kebijakan ERP dari aspek opini pengguna kendaraan pribadi, bila diterapkan dilingkup kawasan secara menyeluruh atau tidak hanya di ruas-ruas jalan tertentu, ternyata cukup ampuh," jelas Alvinsyah.
"Yang lebih ampuh sebenarnya adalah kebijakan pembatasan ruang parkir dan penaikan biaya parkir di seluruh wilayah DKI. Ini juga dari hasil penelitian kami," tambahnya.
