Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan awal terkait rencana raperda tersebut pada Minggu (20/9/2020).
“Iya kemarin ada pembahasan. Saya belum punya kewenangan berbicara itu, itu bukan porsi saya, tetapi kemarin memang ada dibahas,” kata Arifin kepada Bisnis saat dikonfirmasi pada Senin (21/9/2020).
Kendati demikian, dia mengatakan, belum ada pembahasan yang mengkerucut ihwal isi dari Raperda tersebut. Lantaran, pembahasan Raperda itu masih dalam tahap pertama.
“Kita baru bicara 10 persen nantilah, kita tunggu, kalau sampai di DPRD pasti ada pembahasan di DPRD pasti muncullah itu,” kata dia.
Survei Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) bersama Lapor Covid-19 menunjukkan bahwa dukungan publik DKI Jakarta terhadap penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid kedua relatif kuat.
Pakar Sosiologi Bencana dari NTU Sulfikar Amir mengatakan hal itu dilihat dari nilai CovidMood Map warga DKI Jakarta terhadap PSBB jilid kedua terbilang tinggi yakni dengan skor 6,9.
“Kita bisa lihat dari data kalibrasi pada level kelurahan, kecuali satu kelurahan, semua kelurahan itu berada di kuadran optimistis,” kata Sulfikar dalam diskusi daring yang diunggah oleh akun YouTube Lapor Covid-19 pada Kamis (17/9/2020).
Artinya, jika masyarakat DKI Jakarta diberikan tekanan kebijakan terkait penegakkan PSBB, maka bakal relatif mendapat dukungan tanpa resistensi.
“Karena kondisi psiko sosialnya masih relatif optimistis, secara keseluruhan penerimaan publik terhadap PSBB itu tinggi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah DKI itu kuat,” tuturnya.
Survei Nanyang Technological University bersama Lapor Covid-19 dilakukan selama 11 hingga 14 September 2020 dengan 82.655 responden yang tersebar di 267 kelurahan yang ada di wilayah DKI Jakarta.
