Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menuturkan aksi walk out seluruh anggota DPRD saat perwakilan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pada Senin (15/12/2020) sebagai bentuk koreksi.
Taufik berpendapat sikap fraksi PSI selama berada di DPRD DKI Jakarta tidak konsisten ketika membahas sejumlah isu strategis. Sikap itu tercermin dari perbedaan suara fraksi PSI di DPRD DKI dengan amanat partainya.
“Ini koreksi PSI bahwa Anda sebaiknya pahami dulu aturan. Kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain. UU kan bilang fraksi kepanjangan partai, jadi suara fraksi itu suara partai,” kata Taufik di DPRD DKI pada Selasa (15/12/2020).
Dia berharap fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mau belajar dari insiden walk out seluruh fraksi tersebut.
Teranyar soal kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp8,3 miliar per anggota dewan.
“Jadi PSI itu anggota DPRD tidak punya kewenangan apa-apa, duduk di DPRD. Karena apa yang dia suarakan belum tentu disetujui partainya. Ketika tidak disetujui partainya menjadi bertolak belakang,” ujarnya.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD dari delapan fraksi keluar ruangan rapat saat saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RDTR dan Rencana Zonasi.
Imbasnya, penyampaian pandangan dari fraksi PSI sepi tanggapan dari delan fraksi tersebut. Pasalnya, bangku seluruh anggota DPRD DKI kompak kosong.
