Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bakal berakhir pada 8 Februari 2021.
Kabar itu disampaikan Anies kepada awak media di Polda Metro Jaya, Rabu (3/2/2021). Anies mengaku sedang bersiap untuk mengikuti rapat bersama Jokowi nanti siang.
“Iya [ada rapat evaluasi], makanya saya langsung persiapan ke sana. Terkait dengan PPKM ya tentunya,” kata Anies.
Anies enggan memberi bocoran ihwal pokok persoalan di sekitar kebijakan PPKM yang dinilai tidak efektif tersebut. Setelah rapat evaluasi usai, dia berjanji untuk memberi keterangan resmi kepada awak media.
“Nanti sesudah rapat saja kalau itu,” kata dia.
Selain Anies, rapat juga diikuti oleh lima gubernur lainnya yang berada di wilayah Jawa-Bali. Salah satu pokok persoalan yang dibahas terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan di masing-masing provinsi.
Baca Juga
Sebelumnya, Pemerintah pusat Bakal melakukan pendekatan berbasis mikro dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sesuai keputusan dalam rapat terbatas yang digelar hari ini, Rabu (3/2/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar penanganan Covid-19 dilakukan lebih efektif.
“Tentu bisa dilakukan dengan optimal efektif pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Arahan Bapak Presiden adalah pendekatan mikro,” kata Airlangga saat menyampaikan keterangan resmi, Rabu (3/2/2021).
Dia menjelaskan pendekatan mikro yang dimaksud adalah PPKM di tingkat lokal mulai desa, kampung, RT/RW. Kebijakan ini akan melibatkan Satgas Covid-19 pusat hingga Satgas terkecil.
Sebelumnya, muncul usulan agar DKI Jakarta menerapkan kebijakan lockdown setiap akhir pekan. Terkait hal tersebut, Wagub Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa setiap usulan akan dikaji.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021).
“Itu usulan dari teman-teman di DPR RI. Usulan ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Turki. Di Turki ada lockdown weekend Sabtu - Minggu, silakan saja itu kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah disampaikan ke Kemenkes, BNPB, pemerintah pusat,” kata Ariza.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
