Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencatat sisa anggaran belanja tidak terduga atau BTT relatif rendah di angka Rp84,76 miliar menjelang akhir semester I/2021.
Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri menerangkan sisa anggaran BTT yang relatif kecil itu disebabkan karena adanya pengalihan anggaran ke program belanja satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah.
Pengalihan anggaran BTT itu merupakan tindaklanjut dari amanat 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
Sesuai amanah pasal 9 ayat (4) PMK itu, Edi menggarisbawahi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan belanja kesehatan sebesar Rp1,23 triliun atau 9,64 persen dari total dana bagi hasil (DBH) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp12,5 triliun pada 2021.
Sementara itu, alokasi belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp1,43 triliun dan dukungan ekonomi daerah sebesar Rp991,2 miliar.
“Awal anggaran BTT kita itu Rp2,13 triliun, BTT-nya kita kurangi sebesar Rp1,94 triliun itu amanah dari PMK. Lalu sisanya adalah Rp186,3 miliar, angka ini sebetulnya kebutuhan untuk mendukung alokasi DBH tadi yang di atas 8 persen,” kata Edi saat menghadiri rapat di Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Baca Juga
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) masing-masing 50 persen untuk menutupi pos anggaran penanganan Covid-19 tersebut.
Rinciannya, anggaran BOP yang semula sebesar Rp1,11 triliun dipotong Rp556,04 miliar untuk penanganan Covid-19. Selain itu, anggaran awal PMTAS sebesar Rp88,57 miliar dipotong sebesar Rp44.28 miliar terkait upaya penanganan dan pemulihan ekonomi DKI Jakarta.
“Pertimbangan BOP dan PMTAS dikurangi karena belum ada pembelajaran tatap muka. Artinya, tidak semua uang dipakai juga, sehingga uang ini digeser untuk penanganan Covid-19. Jadi total semuanya Rp2,54 trilun uang yang diambil untuk digeser,” kata dia.
Belakangan, BPKD DKI Jakarta menerima rencana penggunaan saldo BTT dari Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan sebesar Rp53 miliar terkait Program Penanganan Covid-19. Dengan demikian, sisa saldo BTT DKI Jakarta berada di angka Rp84,76 miliar.
