Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak ambil pusing ihwal hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI terkait perhelatan balap mobil listrik Formula E tahun depan.
Anies berpendapat langkah interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI terkait program prioritas Formula E adalah hak dewan di Kebon Sirih. Hak Interpelasi, Anies menggarisbawahi, berada pada internal dewan yang tidak menyangkut dengan kinerja esekutif.
“Hak Interpelasi adalah usulan di dalam dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh dewan,” kata Anies saat acara peletakkan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayyun di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).
Dengan demikian, dia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melanjutkan rencana perhelatan balap mobil listrik Formula E tahun depan.
“Kita jalan terus, kita fokus, bagi kami yang penting warga Jakarta. Bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, kondisi pandemi tertangani,” tuturnya.
Adapun, Anies sempat mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021) malam.
Baca Juga
Persamuhan Anies bersama sebagian besar elit politik Kebon Sirih itu membahas sejumlah isu krusial yang ada di Ibu Kota belakangan ini. Selain pandemi, Anies diketahui meyakinkan seluruh elit politik yang hadir terkait dampak positif terselenggaranya balapan mobil listrik Formula E tahun depan.
Sebelumnya, 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Anies terkait gelaran balapan mobil listrik tersebut. Adapun 33 anggota pengusul hak interpelasi itu berasal dari fraksi PDIP dan PSI.
Salah satu pengusul hak interpelasi dari Fraksi PDIP Rasyidi mengatakan, hak interpelasi itu diarahkan untuk mendengar penjelasan Anies soal gelaran mobil listrik tersebut. Malahan, Rasyidi menegaskan, interpelasi itu ditargetkan untuk membatalkan program prioritas tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan BPK itu kalau dilakukan Formula E bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian,” katanya saat menyampaikan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Lantai 10 Gedung Kebon Sirih, Kamis (26/8/2021).
BPK menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balap mobil listrik yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Permasalahan itu disinyalir terkait belum optimalnya renegosiasi dengan pihak FEO ihwal status keberlanjutan kerja sama dan pendanaan yang telah disetorkan.
Temuan itu berasal dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO terkait commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020.
Pengeluaran itu belum termasuk realisasi biaya penyelenggaraan Formula E Tahun 2019 yang telah ditalangi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugasi menyelenggarakan gelaran tersebut sebesar Rp439,2 miliar.
