Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan praktik pungutan liar (pungli) masih marak terjadi hingga saat ini.
Anies mengatakan masih maraknya peristiwa pungli disebabkan sejumlah faktor. Pertama, faktor kebutuhan ekonomi; kedua, keserakahan; ketiga faktor sistem.
Terkait dengan faktor pertama, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan tunjangan kepada jajarannya yang mencukupi untuk hidup layak sehingga kebutuhan tidak lagi menjadi alasan.
Untuk faktor sistem, sambungnya, hampir seluruh sistem di Jakarta sudah didigitalisasi, baik proses perijinan maupun proses pelayanan yang hampir seluruhnya beroperasi secara digital. Bahkan, lanjutnya, aplikasi JAKI bisa digunakan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa di Jakarta.
"Namun, untuk faktor keserakahan, ini tidak ada obatnya. Keserakahan itu bisa dihentikan dengan rasa takut," kata Anies di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Untuk memberantas Pungli, Pemprov DKI Jakarta melakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari pungutan liar (pungli).
Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, salah satunya bebas dari pungli.
Dia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah melakukan 819 kegiatan pencegahan aksi pungutan liar (pungli). Selain pencegahan, Pemprov juga melakukan 704 kegiatan intelijen untuk memberantas aksi pungli di Ibu Kota.
Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan pencegahan dan intelijen tersebut juga diikuti dengan penindakan sebanyak 305 kegiatan serta 250 kegiatan yustisia.
"Seperti yang diketahui, upaya ini tidak bisa dikerjakan sendirian dan kami berharap ini bisa dilakukan terus. Hal itu menunjukkan ada keseriusan," ujarnya.
Dia berharap melalui upaya tersebut Jakarta sebagai pusat perekonomian pusat pemerintahan dan pintu gerbang internasional untuk masuk ke Indonesia, bisa menjadi Kota yang bebas dari praktik pungutan liar.
