Bisnis.com, JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir bahwa pembuatan sumur resapan di Ibu Kota oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tidak efektif mengatasi banjir dan baru berguna jika dimanfaatkan untuk berternak ikan lele.
Menurut dia, sumur resapan tidak direncanakan dengan baik, sehingga tidak berguna mengatasi banjir, karena sejak dahulu memang tidak pernah terkena dampak banjir seperti di Jalan Sriwijaya dan kawasan Menteng.
"Di sana itu aman betul sejak dahulu. Tapi sekarang dibolongin sama dia (Anies Baswedan) banyak sekali, lalu setelahnya ditinggal begitu saja. Kalau saya, cocoknya ini untuk kerja sama dengan Dinas KPKP lalu masukkan lele di dalamnya, masyarakat yang jaga dan kasih makan, itu kan jadi pendapatan juga," ucapnya, Rabu (26/1/2022).
Menurut Prasetyo, persoalan banjir di Jakarta tidak bisa selesai dengan sumur resapan, tetapi yang paling tepat adalah melaksanakan normalisasi dan naturalisasi sungai.
"Itu yang benar. Setelah tersambung dari hulu ke hilir mana yang masih kurang, itu kan nanti ketemu. Sodetan harus ada. Jangan beli tanah di mana-mana tapi enggak dipakai. Ini ada jalur hijau malah ditebang-tebang jadi plaza, kayak di Monas," tuturnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun setidaknya 16.000 sumur resapan pada 2021, namun sebagian di antaranya menuai kritik karena penempatan yang dinilai tidak tepat dan desain teknis yang tidak sesuai standar.
Baca Juga
Secara umum, Pemprov DKI menargetkan untuk membangun 1,1 juta sumur resapan hingga 2022 yang bisa menampung dan menyerapkan air sebanyak 11,5 juta meter kubik ke dalam tanah.
Ada beberapa titik sumur resapan yang menuai kritik. Misalnya, di Jalan Karang Tengah Raya yang amblas, kemudian di Jalan Lebak Bulus III yang sempat membuat aspal jalan retak.
Selain itu, di area sekitar Banjir Kanal Timur yang merupakan salah satu kanal pengendali banjir di Jakarta.
DPRD DKI Jakarta sendiri telah menghapus anggaran untuk membangun sumur resapan dalam APBD 2022. Salah satu pertimbangan penghapusan anggaran tersebut karena tidak efektif mengatasi banjir.
"Dinolkan dari forum Banggar kemarin," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/12/2022).
