Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengonfirmasi terkait kabar batalnya pelantikan penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Senin (18/7/202).
"Saya sudah dapat suratnya (undangan pelantikan Sekda DKI Jakarta), tapi tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda 'engga jadi, dibatalin," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2022).
Dia pun tidak tahu pasti alasan pelantikan Pj Sekda DKI Jakarta tersebut dibatalkan. Namun yang pasti, dia mengatakan bahwa Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali sudah pulang dari Tanah Suci.
"Mungkin diperpanjang karena Pak Marullah dipikir masih ada di Tanah Suci, padahal sudah pulang," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Sigit Wijatmoko diketahui ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekda DKI Jakarta. Dia menggantikan tugas Marullah yang sedang menunaikan ibadah haji.
Undangan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya beredar. Pelantikan rencananya diadakan di Balairung, Balaikota Pemprov DKI Jakarta pukul 13.30 WIB, Senin 18 Juli 2022.
Baca Juga
Dalam undangan, tidak disebutkan siapa sosok yang akan dilantik. Adapun daftar yang masuk dalam undangan tersebut di antaranya yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, dan masih banyak lagi.
Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah Pasal 1 menyebut, bahwa penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
Kemudian, sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena mendapat penugasan yang berakibat sekretaris
daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 hari kerja dan kurang dari enam bulan, atau menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.
