Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza menilai bahwa penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dia pun mengimbau agar warga Jakarta bijak dalam menanggapi kenaikan harga tersebut.
"Kami hanya minta kepada masyarakat Jakarta mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak, kenaikan BBM ini. Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkis," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/9/2022).
Meskipun demikian, Wagib memahami bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada semua sektor, termasuk angkutan dan logistik.
"Nanti Pemprov, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik. Tentu juga nanti akan ada upaya penyesuaian-penyesuaian harga," katanya.
Riza Patria juga berharap masyarakat memahami bahwa kenaikan harga BBM merupakan dampak krisis akibat perang Ukraina-Rusia dan krisis pangan.
"Pemerintah juga sudah menyiapkan lebih dari Rp500 triliun untuk subsidi, jadi selama ini tidak ada pilihan bagi pemerintah pusat kecuali menaikan," imbuhnya.
Baca Juga
Wagub juga menggarisbawahi alasan pemerintah pusat yang menginginkan subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Dia tidak menampik bahwa selama ini subsidi yang diberikan lewat BBM jenis Pertalite dan Solar lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
Adapun, pemerintah resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM yakni Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).
Penyesuaian harga BBM itu terjadi untuk Pertalite dari harga awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Pemerintah turut mengerek harga Pertamax non subsidi dari angka Rp12.500 ke posisi Rp14.500 per liter.
