Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPK Temukan Dana Mengendap Rp82,97 Miliar di Rekening KJP Plus dan KJMU

BPK menemukan ada dana mengendap pada rekening penampungan program KJP Plus dan KJMU senilai Rp82,97 miliar dan memberikan sejumlah rekomendasi ke Pemprov DKI
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com 05 Oktober 2022  |  15:14 WIB
BPK Temukan Dana Mengendap Rp82,97 Miliar di Rekening KJP Plus dan KJMU
BPK Temukan Dana Mengendap Rp82,97 Miliar di Rekening KJP Plus dan KJMU - Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ada dana mengendap di rekening penampungan (escrow account) program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp82,97 miliar. Hal tersebut membuat dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Akibatnya dana bantuan sosial tidak dapat segera dimanfaatkan oleh peserta didik atau mahasiswa sesuai peruntukannya," tulis laporan BPK RI, dikutip Rabu (5/10/2022).

BPK RI kemudian memberikan rekomendasi agar Pemprov DKI memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya saldo KJP Plus dan KJMU yang mengendap sejak 2013 hingga 2020 tersebut dikembalikan ke kas daerah. Pemprov juga diminta menetapkan batas waktu penyelesaian saldo KJP Plus dan KJMU yang mengendap di rekening penampungan tahun 2021 untuk segera mengembalikan sisa dananya ke kas daerah.

Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan juga diminta untuk menutup rekening penampungan tahun 2013 sampai 2021. Selain itu, BPK RI juga merekomendasikan penunjukan petugas khusus untuk melakukan monitoring atas penyaluran dana KJP Plus dan KJMU oleh Bank DKI.

"Sehingga dapat diketahui secara rinci dana yang belum disalurkan [data by name]," kata BPK RI.

Sebelumnya, BPK RI juga menemukan penyaluran dana KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya telat waktu dan tepat jumlah. Menurut hasil pemeriksaan, terdapat 998 penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2020  belum menerima dana sesuai dengan besaran yang ditetapkan.

"Dana KJMU senilai Rp20,92 miliar belum sepenuhnya diterima pada periode manfaat yang tepat," tulis BPK RI.

Permasalahan lain berdasarkan hasil uji petik, terdapat dua penerima KJMU tahap 2 tahun 2020 yang menerima dana ganda. Sementara itu empat penerima KJP Plus tidak sesuai dengan keputusan Gubernur tentang penetapan penerima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk KJP Pemprov DKI
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top