Bisnis.com, JAKARTA - Heru Budi Hartono resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022). Dia menggantikan Anies Baswedan yang purna tugas pada 16 Oktober 2022.
Setelah dilantik, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) tersebut menyinggung beberapa program yang akan dikerjakannya selama satu tahun mendatang. Salah satunya menghidupkan kembali pengaduan masyarakat yang sebelumnya ada di era Jokowi Widodo atau Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Berikut beberapa program yang akan dijalankan Heru:
Pengaduan Masyarakat
Heru menyebut bahwa program pengaduan masyarakat akan dibangkitkan kembali. Dia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali hingga para wali kota untuk turut membantu program tersebut.
"Nanti ada poin-poin, misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian. Setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga, beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah melalui bagiannya. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8 sampai 9," tutur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Sejumlah pengendara menerobos banjir di kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (15/10/2022). Kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras yang disebabkan sistem drainase yang kurang maksimal dan aliran Kali Mampang yang mengalami pendangkalan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Baca Juga
Penanggulangan Banjir
Heru juga memprioritaskan penanggulangan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Ibu Kota. Dia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait banjir, termasuk pembangunan waduk di sekitar wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Berikutnya NCICD [National Capital Integrated Coastel Development] atau tanggul raksasa. Dan mungkin beberapa lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, dan sebagian Jakarta Barat. Itu tanggulnya harus diperbaiki," katanya.
Dia juga akan melakukan revitalisasi saluran-saluran yang ada di Jakarta, serta penguatan rumah pompa, yang akan diletakkan pada wilayah yang rawan macet akibat banjir.
"Berikutnya saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinegergi. Contoh, waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan," tandasnya.
Dia menilai bawah program sumur resapan dapat dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang ccekung. Sementara itu, normalisasi sungai, dia belum banyak berkomentar.
"Kita lihat nanti ya [normalisasi]," katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022). Heru Budi Hartono sah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww
Kekhususan Jakarta
Heru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat soal perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"Tentunya Pemprov DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN," katanya.
Terkait hal tersebut, Pemprov DKI akan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal kekhususan Jakarta pascaperpindahan IKN bersama.
"Berdiskusi dengan seluruhnya yang terkait dengan memiliki keahlian di bidang hukum, terkait tata negara," imbuhnya.
Heru kemudian akan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Presiden Jokowi. Selain itu pihaknya juga akan berdiskusi dengan pemerintah pusat soal menyikapi perubahan tata ruang di DKI Jakarta.
"Contoh kecil saja misalnya Kementerian ESDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah, maka Pemprov DKI harus menyelesaikan tata ruang itu. Tidak bisa itu merah ya. Merah itu untuk kantor pemerintah, maka bersinergi dengan pemerintah pusat daerah sekitar pemerintahan ini ingin diapakan," tuturnya.
