Normalisasi Kali Ciliwung, Dinas SDA DKI Inventarisasi Lahan untuk Dibebaskan

Dinas Sumber Daya Air DKI menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Sejumlah anak bermain air saat banjir melanda permukiman di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). Banjir akibat curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor itu mengakibatkan ratusan rumah di enam RT Kelurahan Rawajati terendam hingga mencapai ketinggian empat meter dan sejumlah warga diungsikan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah anak bermain air saat banjir melanda permukiman di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). Banjir akibat curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor itu mengakibatkan ratusan rumah di enam RT Kelurahan Rawajati terendam hingga mencapai ketinggian empat meter dan sejumlah warga diungsikan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.

"Dinas SDA sedang bekerja melakukan inventarisasi, tentunya yang lebih memudahkan kami bekerja," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).

Dia berharap proyek Waduk Cimahi bisa rampung dan juga proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat, sembari melakukan proses normalisasi.

"Mudah-mudahan Waduk Cimahi bisa selesai dan sodetan juga bisa selesai sehingga bisa mengurangi sementara waktu, banjir sambil kami memproses normalisasi," ucap Heru.

Kepala Sekretariat Presiden itu mendorong agar pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat.

Untuk itu, dia melakukan rapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta Budi Martono, Selasa (25/10/2022) tujuannya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi.

"Kami undang kepala BPN untuk bahas percepatan. Itu (ada permasalahan) sebagai kendala yang harus kami selesaikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kanwil DKI Dwi Budi Martono menjelaskan permasalahan yang dihadapi di antaranya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang menjadi bagian sodetan Ciliwung - Kanal Banjir Timur terdapat tiga dokumen tanah.

Tiga dokumen itu yakni girik, surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT), dan hak guna bangunan (HGB).

"Dari tiga dokumen itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk dibayar, apakah girik, atau pemegang HGB atau pemegang SIPPT, karena belum diketahui siapa sebenarnya," katanya.

Pihaknya berencana melakukan konsinyasi sehingga nanti pengadilan yang menentukan sembari proyek tetap bisa berjalan.Dengan permasalahan itu pihaknya belum bisa melakukan pengukuran bidang lahan.

"Kami belum bisa identifikasi karena di situ belum diukur. Setelah kami ukur, akan tahu ada berapa bidangnya," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper