Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI 2023 Sedang Dihitung

Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sedang dihitung.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com 21 November 2022  |  09:47 WIB
Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI 2023 Sedang Dihitung
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab pertanyaan awak media di Balai Kota di Jakarta, Rabu (19/10/2022). JIBI - Bisnis/Pernita Hestin Untari
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sedang dihitung.

“Itu sedang dihitung,” kata Heru kepada wartawan, Minggu (20/11/2022).

Heru juga sebelumnya sempat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut. Meskipun masih belum tahu pasti berapa kenaikan UMP DKI tahun depan, dia berharap yang terbaik untuk teman-teman pekerja.


“Mudah-mudahkan yang terbaik buat teman-teman pekerja,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengesahkan aturan kenaikan UMP 2023. Adapun UMP 2023 ditetapkan naik tak lebih dari 10 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimun Provinsi 2023.

"Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melebihi 10 persen, gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen [sepuluh persen]," demikian aturan tersebut dikutip Bisnis, Sabtu (19/11/2022).

Kenaikan UMP tidak boleh lebih dari 10 persen menilik pertimbangan kondisi sosial ekononmi di setiap daerah. Kemudian, formulasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan variable pertumbuhan ekonommi, inflasi, dan indeks tertentu. Setelah ini, UMP 2023 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 28 November 2022 oleh gubernur masing-masing wilayah.

"Upah Minumum Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [2] dan pasal 5 ayat [2], mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023," demikian tutur Kemenaker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

heru budi hartono ump dki jakarta Kemenaker ump
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top