Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan kebijakan Work From Home (WFH) ke perusahaan seiring dengan adanya petisi agar program bekerja dari rumah tersebut kembali diadakan.
Heru mengaku dirinya sempat mengimbau masyarakat WFH untuk menghindari kemacetan, khususnya saat cuaca ekstrem dan banjir. Namun dia menegaskan hal tersebut sifatnya hanya imbauan saja, kebijakan WFH masih dipegang oleh perusahaan masing-masing.
“Enggak ada [regulasi khusus], silakan masing-masing klaster yang terdampak. Seperti kemarin di Kapten Tendean, Buncit, kantor sekira sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing,” jelasnya, Kamis (5/1/2023).
Baru-baru ini, seorang warga bernama Riwaty Sidabutar juga meminta kembalinya kebijakan Work From Home (WFH). Dia membuat petisi yang kini telah ditandatangani oleh 18.994 orang.
Dalam petisi tersebut, dia mengeluh stres karena harus kembali bekerja dari kantor. Pasalnya jarak yang ditempuh dari rumah ke kantor tidak dekat. Belum lagi kemacetan yang harus dilaluinya di jalan.
“Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempih 20 kilometer untuk ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40 kilometer
Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa, saya terjebak kemacetan lama sekali, satu jam bahkan menggunakan sepeda motor,” kata Riwaty dalam petisinya.
Baca Juga
Riwaty juga menyebutkan bahwa bekerja dari kantor belum tentu produktif, karena lamanya perjalanan. Dia pun meminta agar aturan bekerja dari rumah 100 persen dikaji kembali.
“Sebagai pekerja, ada baiknya jika kita juga diberikan pilihan untuk dapat kerja dari rumah. Beberapa negara, seperti Belanda sudah melakukannya. Saya yakin, Indonesia juga bisa,” ujarnya.
