Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Komunitas Ojol Sambangi Gedung DPRD DKI, Tolak Penerapan ERP

Komunitas ojol menolak penerapan ERP atau jalan berbayar karena dinilainya tak akan mengurai kemacetan dan justru semakin menciptakan kesenjangan sosial.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 25 Januari 2023  |  12:55 WIB
Komunitas Ojol Sambangi Gedung DPRD DKI, Tolak Penerapan ERP
Komunitas Ojol Sambangi Gedung DPRD DKI, Tolak Penerapan ERP - BISNIS / Nabil Syarifudin Al Faruq
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Taktis Predator Ojek Online melakukan demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (25/1/2023).

Orator Aliansi ojol tersebut menyampaikan kemacetan di Jakarta sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan orde baru. Rezim berganti, tetapi kemacetan di Jakarta tetap abadi. Masa rezim orde baru pelebaran jalan menjadi salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan walaupun tetap harus berakhir dengan kemacetan juga.

“Jelas sudah bahwa semua rezim dan pemimpin DKI Jakarta tidak pernah mempunyai penataan jalan dan arus lalu lintas secara komprehensif. Laju pertambahan penduduk, laju pembangunan, tata ruang, dan pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor tidak menjadi perhatian utama dalam perkembangan ibu kota Jakarta. Maka tidaklah aneh kalau sekarang kemacetan hampir diseluruh ruas jalan terjadi sepanjang hari,” jelas Aliansi Taktis Predator, Rabu (25/1/2023).

Penerapan ERP alias jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bukan sebuah solusi, tapi hanya sebuah bentuk kecerdasan tanpa moralitas, yang jelas-jelas hanya mengedepankan kelancaran dan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya.

“Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bender kertas,” jelas Aliansi Taktis Predator.

Oleh karena itu, Aliansi Taktis Predator menolak tegas kebijakan ERP tersebut. Menurut mereka masih banyak langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, di antaranya moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan yang ada di Jakarta, pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan  mewajibkan semua ASN menggunakan transportasi umum.

Kemudian, upaya lainnnya adalah melakukan tata ulang arus lalu lintas, menegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, membatasi usia kendaraan bermotor yang boleh melewati ruas jalan utama, meningkatkan pelayanan transportasi umum, hingga menghapus jalur sepeda di semua ruas jalan utama.

“Dengan semua solusi yang kami paparkan tersebut insyaallah kemacetan di Jakarta dapat terurai tapa membenani rakyat kecil dengan ERP,” jelas Aliansi Taktis Predator.

Berdasarkan pantauan Bisnis, saat demo dilakukan, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail turun ke lapangan dan menghampiri para Aliansi Taktis Predator.

Saat Ismail ingin memberikan tanggapan kepada komunitas ojel tersebut, Ismali ditolak dan pihak ojol menginginkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang melakukan mediasi.

Meskipun demikian, Ismail tetap menampung aspirasi dari komunitas ojek online tersebut dan akan disampaikan dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ojek Online erp dki jakarta demo
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top