Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Manuara Siahaan mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki kesalahan konsep, sehingga pengunaannya terkendala sampai saat ini.
“Jakpro ini kelihatannya ada kesalahan konsep, pembangunannya itu terlalu mewah dan bukan untuk kelas masyarakat yang terdampak akibat penggusuran JIS, sehingga harganya jika dihitung berdasarkan nilai investasi dengan nilai kemampuan masyarakat harganya tidak matching,” jelas Manuara kepada awak media di Gedung DPRD DKI, Selasa (21/2/2023).
Sebagaimana diketahui, harga sewa Kampung Susun Bayam yang sudah diumumkan oleh Jakpro berkisar Rp700 ribu. Namun demikian warga yang terdampak tersebut belum bisa menerima harga sewa tersebut karena harganya terlalu tinggi dan penghasilan mereka tidak bisa menutupi biaya sewa yang sudah ditawarkan.
Warga pun meminta tarif sewa Kampung Susun Bayam diturunkan di kisaran harga Rp150 ribu, atau disamakan dengan tarif Kampung Akuarium yang ditanggung oleh koperasi, sehingga harga sewa bisa lebih murah.
Menanggapi hal tersebut, Manuara mendengar kabar bahwa bangunan Kampung Susun Bayam nantinya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan, namun sampai saat ini Jakpro dan Dinas Perumahan belum menemukan titik temu.
“Dinas Perumahan belum menemukan titik temu dengan Jakpro. Kalau ini sudah diterima oleh Dinas Perumahan, maka perubahan harga itu bisa saja lebih murah, ini yang sedang kita tempuh sekarang,” ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan, Jakpro mengharapkan subsidi tambahan dari pemerintah perovinsi DKI untuk warga Kampung Susun Bayam. Hal ini dikarenakan banyak warga Kampung Bayam yang tidak mampu untuk menyewa hunian tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kampung Susun Bayam saat ini belum bisa ditempati oleh 75 kepala keluarga (KK) karena ada permasalahan administratif salah satunya biaya sewa yang dinilai mahal oleh warga Kampung Bayam.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Secretary Jakarta Propertindo Syachrial Syarif mengatakan bahwa subsidi tambahan untuk warga Kampung Bayam bukan berasal dari Jakpro. Harapannya pemerintah bisa memberikan subsidi tersebut.
“Mungkin kalau subsidi saya kira bukan kami yang bisa menjawab. Kami berharap subsidi tersebut ranahnya pemerintah [Pemprov DKI Jakarta],” jelas Syachrial.
Dia menambahkan bahwa diskusi tarif sewa sudah dilakukan berkali-kali. Salah pembahasan dalam diskusi tersebut adalah perihal penurunan tarif melalui skema subsidi.
“Jakpro adalah sebuah badan usaha yang sesuai dengan UU PT, jadi seharusnya Jakpro hanya memberikan profit saja. Adapun sejauh ini kami belum ada rencana memberikan subsidi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
