Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Suhud Alynudin menyebut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) rugi hingga ratusan miliar akibat penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023.
Suhud menyampaikan, gelaran Formula E 2023 telah menghabiskan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) dan operational expenditure (opex) sebesar Rp129 miliar, namun pendapatan yang diperoleh hanya Rp25 miliar.
“Info yang saya dapat, Formula E rugi, dimana total pengeluaran untuk capex dan opex sekitar Rp129 miliar, tapi total pendapatannya cuman Rp25 miliar, ini rugi ratusan miliar. Mohon dikoreksi kalau salah,” ujar Suhud dalam rapat di Gedung DPRD DKI yang dikutip Kamis (27/3/2023).
Menurut Suhud, pelaksanaan Formula E sejauh ini didukung penuh oleh pihak BUMN, seharusnya memberikan keuntungan bukan sebaliknya.
“Setahu saya kegiatan ini dapat dukungan penuh dari BUMN, dari pusat, tapi kenapa tetap rugi. Kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama, Jakpro mengumumkannya untung,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, laporan keuangan Formula E 2023 saat ini masih dalam proses audit dan diharapkan bisa segera diselesaikan.
Baca Juga
“Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit untuk penyelesaiannya,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, gelaran balap Formula E 2023 belum memberi kontribusi pendapatan terhadap keuangan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan bahwa sejauh ini kontribusi pendapatan dari Formula E 2023 belum terlihat, meskipun penyelenggaraan ini dilakukan secara baik.
“Oh belum, sejauh ini belum,” ujar Joko di Balaikota Jakarta.
Meskipun demikian, Joko mengharapkan pagelaran Formula E 2023 dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti diketahui, gelaran ini merupakan ajang balap mobil listrik internasional.
Dikatakan, setelah berakhirnya Formula E 2023 ada beberapa target yang diharapkan. Salah satunya dari sektor ekonomi, adanya tambahan pendapatan dari sisi pajak tiket.
“Pasti ada, untuk target tentu perekonomian, misalnya dengan banyaknya penonton maka pajak yang masuk ke daerah juga banyak,” jelasnya.
Tidak hanya dari pajak penonton saja, Sekda DKI juga mengharapkan adanya tambahan pendapatan dari periklanan. “Tidak hanya dari tiket penonton saja, tapi juga pajak iklan dan lainnya,” jelasnya.
