Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Bersyukur Proyek Sodetan Ciliwung Akhirnya Rampung

Anies Baswedan mempersilakan pihak berwenang melakukan audit pengerjaan Sodetan Sungai Ciliwung, usai pemerintah sebut pengerjaannya mangkrak pada eranya.
Anies Bersyukur Proyek Sodetan Ciliwung Akhirnya Rampung. Sodetan Ciliwung / Setpres
Anies Bersyukur Proyek Sodetan Ciliwung Akhirnya Rampung. Sodetan Ciliwung / Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengaku bersyukur atas selesainya proyek Sodetan Ciliwung guna mengendalikan banjir Jakarta.

"Saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa projek sodetan yaitu membangun terowongan yang besar dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur [KBT] itu selesai," ujar Anies di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2023).

Menurutnya, Sodetan Ciliwung merupakan proyek yang dikerjakan lintas era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yakni dari era Jokowi hingga kini Heru Budi.

Pada saat yang sama, proyek pengendalian banjir Jakarta ini menuai polemik. Pasalnya, proyek ini disebut mangkrak selama 6 tahun alias pada era pemerintahan Anies akibat terkendala pembebasan lahan.

Dituding 'sengaja' membiarkan proyek tersebut mangkrak, Anies mengaku siap diaudit. 

"Silakan saja lakukan asesmen, diaudit, nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun terakhir. Ini bukan sesuatu yang baru itu sudah dikerjakan lintas waktu," ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap pembangunan pasti memerlukan waktu. Anies menegaskan, di setiap era pemerintahan pasti ada yang dikerjakan.

"Ada proses dibalik seremoni dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta nanti melihat," jelasnya.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini tak mau mengomentari lebih lanjut terkait polemik pembebasan lahan di eranya.

Selain Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengamini pembebasan lahan menjadi alasan utama mangkraknya konstruksi proyek Sodetan Sungai Ciliwung hingga 5 tahun lebih.

Basuki menjelaskan bahwa pembebasan lahan sebenarnya merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, gagalnya mengantisipasi hambatan tersebut berdampak terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terkait pengendalian banjir Jakarta Kementerian PUPR menjadi kosong selama 5 tahun.

"DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol untuk semua pengendalian banjir di Jakarta, karena tidak ada pembebasan lahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler