Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan jumlah stunting di ibu kota saat ini mencapai 20.000 kasus. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini tengah berupaya untuk menuntaskan permasalahan ini.
Dia mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan stunting di Jakarta, pihaknya sudah mengerahkan kelurahan setempat, dinas, bersama dengan DPRD DKI untuk mencari dan mendata warga ibu kota yang terkena stunting untuk segera dirawat.
“Stunting sekarang di DKI kurang lebih 20.000 anak. Lurah, dinas, Sudin Kesehatan, dan bersama DPRD DKI berupaya untuk mencari. Jadi kalau ada ya kita rawat, mudah-mudahan anggaran cukup, sehingga perawatannya bermanfaat,” ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/10/2023).
Meskipun demikian, Heru enggan untuk membeberkan berapa jumlah anggaran yang disediakan Pemprov DKI untuk mengatasi kasus stunting di ibu kota. Dia hanya menyatakan untuk menuntaskan permasalahan ini juga ada turut partisipasi dari pihak swasta.
“Anggaran kan ada, masih ada anggaran, bersama swasta juga,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk mengatasi stunting sudah ada standar dari Dinas Kesehatan. Standar ini diperlukan ketika warga yang terkena stunting dirawat berat badannya tidak mengalami penuruan, dan asupan gizi pun tercukupi.
“Juga supaya benar-benar naik, terus tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya, sehingga sesuai dengan stadar,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, Heru sempat menyatakan angka stunting Jakarta masih berpotensi naik, hal ini dikarenakan Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pendataan terkini.
Pemprov DKI terus berupaya untuk mencari balita-balita yang mengalami stunting, yang kemudian di data untuk dibantu diberikan perawatan agar kondisi stunting yang dialami berkurang.
“Di DKI saya minta dinas terkait untuk terus mencari, jadi jangan heran kalau stunting Jakarta Naik. Saya juga minta Wali Kota untuk menelisik balita yang stunting, untuk kemudian dirawat,” ujar Heru di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Pemprov DKI secara rutin setiap 3 bulan melakukan rapat terkait data stunting. Hal ini dilakukan agar pihaknya bisa menangani balita stunting dengan tepat.
“Rapat dilakukan setiap 3 bulan, saya minta jajaran Pemda DKI untuk update supaya kita bisa menangani generasi muda yang harus sehat,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinsos DKI Premi Lasar mengatakan, pihaknya akan memastikan seluruh balita stunting yang yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan mendapatkan jaminan sosial.
“Dengan adanya jaminan sosial, pasti akan memperoleh bansos kartu anak Jakarta,” ujar Premi.
Premi menyampaikan, bagi para balita stunting yang belum terdata dalam DTKS, pihaknya akan rutin melakukan pemeriksaan di lapangan supaya bisa didaftarkan ke DTKS untuk memperoleh jaminan sosial.
Sebagai informasi, permasalahan stunting menjadi salah satu fokus utama Pemprov DKI. Jika permasalahan ini tidak diperjuangkan maka dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang Jakarta berpotensi memiliki lost generation.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
