Bisnis.com, JAKARTA — BUMD DKI PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengeluhkan laba bersih terus merugi karena beban dari prasarana transportasi Light Rail Transit (LRT). Seperti diketahui aset LRT dimiliki oleh Jakpro.
Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya untuk dapat mengurangi kerugian dari laba bersih yang terus terjadi hingga 2022. Menurut dia, kerugian ini terjadi karena adanya beban penyusutan aset.
“Kita lakukan upaya paling tidak mengurangi itu, tapi kami tidak bisa terhindar karena beberapa beban penyusutan aset. Kami pun bersama pembina kami BP BUMD untuk sama-sama menyiapkan strategi untuk lebih baik,” ujar Iwan di Bogor, Kamis (12/10/2023).
Menyusutnya aset perusahaan menurut Iwan karena adanya prasarana dari transportasi LRT yang cukup besar. Namun saat ini Jakpro bersama dengan BP BUMD tengah mencari jalan keluar agar rugi bersih bisa kembali mencatatkan laba bersih.
“Memang yang paling besar itu prasarana dari LRT, fasilitas transportasi ini, kami sampai saat ini sudah melakukan kajian supaya beban aset bisa berkurang. Sudah ada beberapa laternatif, tapi kami perlu dalami lagi sehingga itu bisa menjadi putusan terbaik bagi Jakpro,” jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data BP BUMD Jakpro terus mencatatkan rugi bersih sejak tahun 2019. Kerugian ini terus mengalami peningkatan, namun sempat menurun pada 2021, dan naik kembali pada 2022.
Baca Juga
Secara rinci, pada 2019 Jakpro mencatatkan rugi bersih sebesar Rp76,22 miliar, kemudian pada 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp240 miliar atau tumbuh 216 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 53,99 persen menjadi Rp110 miliar. Jumlah ini kembali meningkat pada 2022 menjadi Rp280 miliar atau naik 152 persen.
Sehubungan dengan kondisi tersebut, DPRD DKI Fraksi Demokrat sebelumnya meminta BUMD DKI untuk kreatif mencari pendapatan tambahan agar bisa memberikan keuntungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Wita Susilowaty mengatakan, usulan tersebut juga supaya BUMD DKI tidak terlalu bergantung kepada Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Fraksi Demokrat meminta agar ke depannya BUMD DKI Jakarta lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD Pemprov DKI,” ujar Wita di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/10/2023).
Sebagai informasi, BUMD DKI memperoleh PMD sebesar Rp7,9 triliun pada RAPBD 2024. Adapun dana ini disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) senilai Rp2,58 triliun, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp5,12 triliun, dan PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200 miliar.
