Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok mahasiswa dan pemuda pro demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU DKI Jakarta terkait dengan pencatutan data untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub DKI Jakarta 2024.
Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, masa mulai berdatangan pada 15.15 WIB. Nampak, sejumlah petugas kepolisian mengawal ketat aksi unjuk rasa tersebut.
Terlihat, petugas juga menyiagakan penghalang besi dan beton di depan pintu akses masuk kantor KPU DKI Jakarta.
Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana menyampaikan dalam polemik ini terdapat dugaan pelanggaran hukum lantaran terdapat pencatutan data pribadi.
"[Diduga] terdapat pelanggaran hukum yaitu dengan pencatutan KTP warga DKI Jakarta tanpa seizin warga. Padahal, itu semua adalah KTP-KTP yang dicatut itu adalah mereka yang tidak mendukung dan tidak mengetahui bahwasanya KTP tersebut dicatut," ujarnya di depan kantor KPU DKI, Senin (19/8/2024).
Dia juga menuntut kepada KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada untuk membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub 2024.
Baca Juga
Selain itu, Rafi juga menyampaikan pihaknya meminta agar kasus ini ditindak oleh kepolisian terkait dengan dugaan pelanggaran hukumnya. Dengan demikian, dia mengklaim bahwa pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri.
"Bahwasanya kita meminta kepada KPU DKI untuk bertindak tegas dan membatalkan pencalonan dharma Pongrekun ini sebagai gubernur dki, dan kita juga minta kepada mabes polri untuk bagaimana mengusut kasus ini," pungkasnya.
Sebagai informasi, polemik pencatutan data pribadi warga DKI Jakarta ramai di media sosial X. Berbondong-bondong netizen yang mengaku warga DKI telah dicatut namanya untuk mendukung Dharma
Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub DKI Jakarta.
Berdasarkan penelusuran Bisnis, Salah satu warga yang diduga namanya dicatut adalah Aprianus Doni. Dia merupakan warga Jakarta Selatan yang menyatakan tidak pernah ingin mendukung Dharma-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.
"Saya tidak tahu [pencatutan nama saya di web KPU]. Ini harusnya jadi persoalan, karena saya tidak mendukung dan kenal dengan pasangan itu," ujar Doni saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).
Adapun, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menuturkan di platform X “Twitter” bahwa KTP dua anak, adik dan tim yang bekerja sama ikut dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun maju sebagai calon independen di Pilkada Jakarta 2024.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” tulis Anies pada Jumat hari ini (16/8/2024).
Dharma Pongrekun Buka Suara
Dari video yang diterima Bisnis, Dharma menyampaikan bahwa pihaknya tidak terjun langsung dalam pengumpulan data pendukung. Sebab, hal tersebut dilakukan relawan.
"Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," ujarnya dikutip melalui video, Senin (19/8/2024).
Dia menyatakan bahwa data pendukung itu kemudian kemudian verifikasi KPU. Alhasil, jika memang tidak mendukung pihaknya maka akan terseleksi dengan oleh KPU sebagai data tidak memenuhi syarat atau TMS.
"Kami niatnya melayani. Jadi bisa sampai bisa tahap ini juga kami sudah sangat bersyukur," pungkasnya.
