Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyiapkan tiga jurus mengatasi perusahaan BUMD yang tidak menguntungkan.
Pertama dengan melikuidasi perusahaan. Kedua menggabungkan dengan perusahaan yang mirip atau sejenis. Ketiga merombak direksi dengan yang mampu memperbaiki kondisi perusahaan.
"Kalau memang masih ada prospek karena manajemen organisasinya tidak benar, yang diganti direksinya," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Namun, jika perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki prospek bisnis ke depan, Pemprov selaku pemegang saham memilih untuk melikuidasi.
Dijelaskan Jokowi, dalam organisasi BUMD terjadi perencanaan yang terlewatkan sehingga diduga ada jajaran direksi yang main-main. Pemprov tidak berpikir panjang mengeluarkan kebijakan melikuidasi atau perombakan direksi jika ditemukan kasus seperti itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengkaji sejumlah perusahaan yang tidak memberikan dividen kepada pemegang saham. Salah satunya PD Dharma Jaya yang bergerak dalam bidang distribusi daging sapi.
Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI sedang meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Hasil audit akan menjadi rekomendasi apakah Dharma Jaya dibubarkan, merger atau dipertahankan.
Perusahana yang memiliki peternakan di Banten tersebut memiliki utang Rp14 miliar sejak 1997 dan tunggakan pajak Rp7 miliar sejak 2002. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat masuk untuk mengaudit semua aset dan keuangan perusahaan pada Oktober 2011.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
