Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesulitan menjawab pertanyaan tentang niat Kota Depok yang diwacanakan masuk bagian Pemprov DKI Jakarta.
"Nggak semudah itu menggabung-gabungkan kota, harus ada undang-undangnya. Undang-undang harus dibahas dulu di DPR," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu semakin pusing ketika kawasan industri kedua daerah saling berkaitan.
Sebelumnya dia mewacanakan industri akan keluar dari Jakarta agar Ibu Kota fokus sebagai kota jasa. Jika bergabung dengan DKI artinya UMP Depok ikut mengacu Ibu Kota.
"Susah juga jawab itu," kata Ahok.
Setelah memutar otak, dia menyerah dengan memberi saran tidak perlu penggabungan Depok dengan Jakarta.
Bukannya menolak tapi harus ada referendum, masukan dari masyarakat, DPR, DPRD dan wacana lain.
"Itu wacana yang jauh banget, nggak mungkin terealisasi," jelasnya.
Awalnya wacana itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mendengar dari anggota DPR RI tentang wacana tersebut.
Dia menegaskan boleh saja berwacana tapi pemerintah tidak bisa membuat keputusan berdasarkan wacana tetapi harus berdasarkan aturan-aturan. (ra)
