Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI berkomitmen akan memperbaiki struktur penyerapan anggaran pada tahun depan, karena selama ini selalu menumpuk pada akhir tahun.
Endang Widjajanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI, mengatakan perbaikan struktur penyerapan anggaran akan ditempuh melalui penggunaan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).
Sistem e-budgeting, lanjutnya, sudah mulai digunakan sejak pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2014 DKI. “Dengan sistem ini, kami bisa menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun,” ujarnya, Selasa (10/12/2013).
Dia mengharapkan sistem e-budgeting ini bisa membuat penyerapan anggaran lebih tersebar di sepanjang tahun. Agar lebih optimal, lanjutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI juga didorong untuk menggunakan sistem e-catalogue dalam mekanisme pengadaan barangnya sehingga pengadaan barang tidak perlu lagi menggunakan mekanisme lelang.
“Kalau lelang, itu paling tidak butuh waktu 40 hari, belum lagi kalau ada sanggahan-sanggahan, bisa lebih lama,” katanya.
Seperti diketahui, penumpukan anggaran hingga akhir tahun masih saja terjadi di tahun ini. Pasalnya, per 29 November 2013, tingkat penyerapan anggaran baru mencapai 55,2% atau sekitar Rp27,7 triliun dari alokasi APBD-Perubahan 2013 DKI yang sebesar Rp50,11 triliun.
Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo juga mendesak SKPD sudah harus memulai pengerjaan proyek lelangnya dari Maret 2014.
Hal ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan optimal. Menurutnya, jika proyek lelang bisa dikerjakan sejak Maret, semua proyek diharapkan bisa selesai pada akhir Oktober tahun depan. Dengan begini, lanjutnya, penggunaan anggaran pun bisa lebih berkualitas.
