Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menolak permintaan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengembalikan program kegiatan.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan ada sejumlah SKPD yang belum melaksanakan program kegiatan tetapi dikembalikan ke Bappeda untuk dialihkan. Namun, pengembalian program kegiatan SKPD tersebut ditolak oleh Bappeda.
Pasalnya, apabila semua kegiatan dikembalikan maka dapat dipastikan tidak ada pembangunan di Jakarta pada tahun ini.
"Banyak yang minta pulang program kegiatannya tetapi kami tidak mau. Saya bilang kalau gitu nanti stafnya bapak Ahok semua pulangin kegiatan dong. Enak banget jadi pegawai DKI, tidak kerja tetapi dapat gaji," ujarnya dengan nada tinggi di Balaikota DKI, Selasa (1/7/2014).
Kegiatan yang ditolak untuk dikembalikan, yakni proyek penanaman pipa untuk penyediaan air bersih di Jakarta yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan anggaran senilai Rp100 miliar.
Andi menambahkan program tersebut yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan mobile refueling unit (MRU) senilai Rp610 miliar, pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp3,2 triliun, Dinas Pendidikan senilai Rp1,4 triliun, dan Rp770 miliar program yang dibatalkan di dinas lainnya.
Program senilai Rp770 miliar yang dialihkan, seperti pembuatan waduk Ciawi oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI senilai Rp195 miliar, rehabilitasi gelanggang olah raga oleh Dinas Olahraga dan Pemuda senilai Rp50 miliar, pembangunan rumah pompa di 5 lokasi sekitar Rp5 miliar, dan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Rp14 miliar.
"Dinas yang anggarannya kami alihkan karena tidak bisa menyerap lahan. Kebanyakan kepada masalah pembebasan lahan," ucapnya.
Andi mencontohkan mata anggaran pembangunan Ciawi senilai Rp195 miliar tersebut dicoret karena hingga saat ini belum ada keberlanjutkan rencana pembangunan waduk tersebut.
"Belum ada sosialisasi, inventarisasi, penggambaran, negosiasi, dan banyak surat lahan yang tidak dipercaya," katanya.
Anggaran program yang tidak dilaksanakan tersebut akan dialihkan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) ke sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah (PD), dan proyek pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui, hingga Senin (23/6), penyerapan anggaran baru mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Rp72 triliun.
Dari 5.114 dokumen paket kegiatan yang masuk ke dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta baru 68 paket yang telah selesai dilelang dengan nilai kontrak senilai Rp191,9 miliar, sedangkan sebanyak 632 paket kegiatan dalam proses lelang, dan sebanyak 4.414 paket belum dapat dilakukan proses lelang karena masih menunggu kelengkapan dokumen lelang.
Menurutnya, serapan anggaran yang rendah tersebut karena semua kegiatan tertahan di ULP dan masih banyak SKPD yang harus melengkapi dokumen terlebih dahulu.
"Lelangnya belum jalan. SKPD mestinya lebih siap karena tiap tahun dia kerjakan lelang. Yang dirubahkan hanya kwitansinya. Ya dulu kan masukin pengumuman lelang, dokumennya bisa nyusul. Di ULP-kan tidak boleh seperti itu," tutur Andi.
