Bisnis.com, JAKARTA - Nilai aset Pemprov DKI dalam neraca per 31 Desember 2013 mencapai Rp332,877 triliun.
Perinciannya, aset tanah Rp271,561 triliun, peralatan dan mesin Rp13,392, gedung dan bangunan Rp15,566 triliun, jalan, irigasi dan jaringan Rp29,357 triliun, aset tetap lainnya Rp1,318 triliun, konstruksi dalam pengerjaan Rp1,680 triliun.
Seperti diketahui, terdapat 86 temuan dan kerugian senilai Rp1,54 triliun yang membuat BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Pemprov DKI pada anggaran 2013.
Ada dua hal yang menurunkan opini BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta, yakni realisasi belanja yang melewati batas waktu pada 15 Desember 2013, dan entry jurnal realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Selain itu, pelaksanaan sensus atas aset tetap belum memadai.
Reza Phahlevi, Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD DKI, mengatakan instansinya merasa terbantu dengan adanya 20 orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turun selama 40 hari untuk membenahi pengelolaan aset di Pemprov. Tiga tim bertugas menelusuri pengadaan tanah, penghapusan asset, dan pemanfaatan aset.
