Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya aduan masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), program yang dicanangkan semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Banyak warga yang mengaku dana KJP hingga saat ini belum turun, terutama di Jakarta Utara. Para ibu rumah tangga berbondong bondong ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan Penjaringan untuk menagih KJP yang dijanjikan pemerintah untuk meringankan biaya sekolah wajib belajar sembilan tahun.
Menanggapi hal tersebut, Ahok sapaan akrab Gubernur, mengatakan peran guru dan kepala sekolah dalam pemberian KJP menjadi penting dan harus diprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu.
"Nanti saya minta Kasudin untuk mengurus persoalan ini, Kasudin juga harus turun tangan langsung bila ada persoalan sekecil apapun, jangan menghindar dari masalah," ujar Ahok di Balaikota, Selasa (5/5/2015).
Ahok mengungkapkan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik di DKI Jakarta harus diberikan pada murid yang orang tuanya benar-benar tidak mampu.
"Saat ini ada 40% anak usia 16 sampai 18 tahun tidak bersekolah karena tidak mampu, kalau gaji UMP orang tuanya hanya Rp 2,5 sampai 2,7 juta sedangkan anaknya ada lima jelas mereka tidak akan mampu membiayai anaknya sekolah," katanya.
Untuk memonitor penggunaan KJP, Ahok mengatakan akan membuat KJP seperti e-money untuk kebutuhan pelajar seperti membayar makan di kantin, menggunakan bus TransJakarta, dan penarikan tunai KJP terbatas sebesar Rp50.000/minggu.
Ahok juga mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memperbesar anggaran pendidikan meningkat prosentasenya dari 20% menjadi 26-28% di tahun 2016, namun penggunannya harus diawasi bersama baik oleh Kepala Sekolah maupun orang tua siswa.
"Gak boleh lagi itu ada kejadiannya USB menjadi UPS, sekolah dipaksain menggunakan elektronik sistem manajemen sekolah yang harganya Rp 5 milyar per sekolah itu gila, di kampung saya kalau uang segitu sudah jadi satu bangunan sekolah bukan cuman sistem saja," tambah Ahok.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Dinas Pendidikan telah dianggarkan sebanyak Rp3 triliun untuk KJP. Namun hanya dapat terserap Rp2,4 triliun. Hal ini, menurut Arie dikarenakan selama ini hanya terfokus pada sekolah dan kurangnya pendataan siswa yang benar benar tidak mampu sehingga belum meratanya pembagian KJP.
Ahok sebagai orang nomor satu di Jakarta, menargetkan pada tahun 2016 nanti seluruh anak yang berdomisili di Jakarta dan memiliki orang tuanya memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) DKI Jakarta bisa bersekolah.
"Kita punya uang banyak tapi malah dihabiskan untuk membeli sistem manajemen sekolah, alat-alat peraga yang harganya tidak masuk akal yang guru-gurunya tidak butuh dan ditodong, jadi nanti kita balik, kalau guru dan Kepala Sekolah tidak usulkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah itu harus jelas dan masuk akal," tutup Ahok.
