Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP), DKI Siap Kucurkan Rp2,4 Triliun

Pemprov DKI Jakarta siap mengucurkan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2015, guna membantu pendidikan sebanyak 489.150 siswa kurang mampu di wilayahnya.
Kartu Jakarta Pintar/beritajakarta.com
Kartu Jakarta Pintar/beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta siap mengucurkan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2015, guna membantu pendidikan sebanyak 489.150 siswa kurang mampu di wilayahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan besaran angka tersebut turun 20% dari estimasi awal yang disiapkan senilai Rp3 triliun untuk 612.000 calon penerima KJP.

"Jumlah calon penerima KJP 2015 berkurang 20,07% dari estimasi awal," tuturnya di sela-sela acara Sosialisasi Mekanisme Pencairan KJP 2015, Kamis (21/5/2015).

Berdasarkan Rancangan APBD 2015, anggaran pemberian KJP mencapai sebesar Rp3 triliun yang ditujukan bagi 612.000 calon penerima dengan jenjang pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan PKBM, baik negeri maupun swasta.

Pengalokasian anggaran sebesar Rp3 triliun itu mengalami peningkatan dibandingkan penerima KJP 2014 sebanyak 572.000 dan estimasi penambahan jumlah calon penerima sebanyak 39.000 penerima KJP yang naik 7,6%.

Namun, sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan masing-masing sekolah, yang berakhir 5 Februari 2015, calon penerima KJP 2015 berjumlah 489.150 siswa, yang terdiri dari 291.900 (59,67%) sekolah negeri, dan 197.250 (40,33%) sekolah swasta.

"Penyebabnya karena pendataan dilakukan secara menyeluruh dan selektif dengan menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] sehingga dihasilkan data calon penerima yang tepat sasaran, serta mengurangi terjadinya duplikasi penerima KJP," ujarnya.

Selanjutnya, KJP akan mengalami evaluasi yang dilakukan sebulan sekali oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Bank DKI, setiap tiga bulan sekali oleh Bank Dunia, dan setiap setahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan akademisi. []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper