Bisnis.com, BEKASI - Warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mengancam akan menutup Bantargebang pada akhir tahun ini jika tidak ada kejelasan kompensasi dan pengelolaan sampah.
Hal ini disampaikan langsung oleh warga saat melakukan rapat internal atau audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi, Senin (2/11/2015).
"Pernyataan sikap kami, kalau belum ada kejelasan ini kami akan menolak dan menutup Bantargebang. Kami kasih batas waktu hingga Desember," kata Wandi, salah seorang warga Bantargebang, Senin (2/11/2015).
Sejauh ini, kompensasi yang diterima warga di sekitar Bantargebang hanya Rp300 ribu per tiga bulan untuk satu kepala keluarga (KK), pemberian obat setahun dua kali dan pemberian masker kesehatan.
Menurutnya, kompensasi tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan warga dalam 27 tahun terakhir. Penderitaan warga itu antara lain polusi udara dan polusi air tanah.
Untuk itu, mereka juga menuntur Pemprov DKI Jakarta dapat berkontribusi yang lebih bermanfaat terkait keberadaan Bantargebang, salah satunya dengan mengembangkan industri persampahan.
Dalam kesempatan itu, warga juga menuntut DPRD Kota Bekasi mengambil sikap tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok terkait sikapnya menyangkut Bantargebang selama ini yang dinilai sangat menyakitkan warga.
