Bisnis.com, JAKARTA - Meski kalah dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memenangkan nominasi Komitmen Pencapaian Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dalam National Procurement Award, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjalin kerjasama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
"Inpres [Instruksi Presiden] itu bagian dari komitmen anti korupsi sebetulnya. Nah, kami punya program, yang belum bisa dimonitor. Padahal saya sudah meminta beberapa kali dibuka, harusnya semua dibuka jadi orang bisa mengikuti perjalanan keuangan kami," jelas Ahok di Balai Sudirman, Selasa (10/11/2015).
Ahok menilai solusi atas kendala mencegah korupsi bukan semata melalui penerapan program layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), tetapi keinginan hati untuk jujur.
"Makanya pertemuan ini baik banget. Kami belajar dari orang lain, dan Pak Gubernur [Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara] juga mau bantu. Nah, mereka kirim orang, pasangkan, langsung kami tayangkan di smart city. Jadi orang bisa melihat semua, bukan cuma saya," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, pekan depan dia akan memulai diskusi dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ahok sudah meminta Nur Alam mengirim programmer yang lebih handal untuk memasang program di DKI agar lebih transparan. Dengan demikian, program tersebut akan membantu mengontrol perencanaan anggaran.
"Karena beliau ini [Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara] dulunya pemborong yang kerja sendiri. Jadi anak buah tidak bisa di-kadalin. Kalau saya masih di-kadalin," ucap Ahok.
